Koma.id– Netizen masih ramai memperdebatkan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengungkapkan bahwa tim pemenangan di beberapa daerah melaporkan adanya intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh “Partai Coklat” dalam Pilkada 2024. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan politik yang kian memanas saat menjelang pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah strategis.
Menurut Hasto, para calon dari partai berlambang kepala banteng yang berkompetisi di Pilkada non-strategis berhasil meraih kemenangan tanpa menghadapi hambatan yang berarti. Sebagai contoh, Pilkada Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Papua Selatan, dinilai berjalan lancar dengan sedikit atau tanpa gangguan. Namun, Hasto menekankan bahwa sejumlah wilayah strategis justru mengalami tekanan dari pihak luar, yang diduga berasal dari “Partai Coklat.”
Pernyataan Hasto ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama pihak yang dianggap tersudutkan.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menanggapi isu ini dengan keras. Edi menilai bahwa penyebutan “Partai Coklat” yang identik dengan kepolisian dapat memicu kesan adanya agenda tertentu. Menurutnya, pernyataan Hasto mengarah pada upaya agenda setting yang sengaja dibangun untuk merendahkan citra kepolisian di mata publik.
Edi Hasibuan dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan keterlibatan kepolisian dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu adalah tidak berdasar dan hanya sekedar spekulasi.
