Koma.id – Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan bahwa Panitia Khusus Angket Haji (Pansus Haji) memprioritaskan investigasi terhadap permasalahan visa yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam rapat yang berlangsung kemarin, isu ini menjadi perhatian utama demi memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik di masa mendatang.
Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, menyatakan bahwa hingga saat ini, Kementerian Agama belum memberikan pemberitahuan mengenai adanya kesepakatan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait pembagian alokasi kuota tambahan. Hal ini menjadi salah satu poin yang akan didalami oleh Pansus Haji dalam upaya mereka memperbaiki tata kelola haji.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan bahwa pembagian alokasi kuota tambahan dilakukan oleh menteri sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Ibadah Haji. Menteri Agama telah mengalokasikan tambahan kuota sebanyak 20.000, dengan rincian 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.
