Koma.id– Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengenai wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menimbulkan gelombang reaksi dan perdebatan di berbagai kalangan. Beberapa pihak mulai bersuara terkait kekhawatiran bahwa amendemen ini mungkin akan mengakibatkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dijadwalkan.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa wacana amendemen UUD 1945 seharusnya tidak dilontarkan menjelang pemilihan umum. Sebab, amendemen adalah proses kerja kenegaraan yang memerlukan pemahaman dari semua lapisan masyarakat, karena dampaknya mencakup perubahan konstitusi yang substansial.
“Memang tidak boleh amendemen itu dikaitkan dengan proses Pemilu dan mendekati proses Pemilu. Karena sebuah amendemen memerlukan suasana yang tenang agar tidak dibebani oleh misi-misi yang partisan dan berjangka pendek,” kata Fahri Hamzah saat dikutip, Jumat (18/8/2023).
Namun, polemik tidak berhenti di situ. Seiring dengan wacana amendemen ada pula yang masih menyoroti soal Pidato Presiden Joko Widodo dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI di Komplek Parlemen. Yakni soal penentuan calon presiden dan calon wakil presiden bukanlah urusan presiden, melainkan urusan para ketua partai politik.
Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyebut ketidaksesuaian dalam pernyataan Jokowi. Khususnya yang terkait cawe-cawe Pilpres 2024.
“Pernyataan tersebut tidak konsisten dengan pernyataan Jokowi pada akhir bulan Mei lalu yang mengatakan soal Capres-Cawapres akan ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara,” ucap Ubedilah.
