JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar pertemuan dengan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, pada pekan depan. Langkah itu untuk membahas kasus yang ikut menyeteret nama Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) 2021-2023, Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Pada rencana pertemuan itu, harapan besar KPK agar kasus Kepala Basarnas ini tidak hanya berhenti pada tahap penuntutan oleh Puspom TNI. Kekhawatiran muncul karena KPK mengkhawatirkan nasib kasus ini akan mengulangi nasib tragis pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU, yang sampai saat ini belum kunjung mendapatkan keadilan meski telah diusut oleh Puspom TNI.
“Itu yang akan kita bicarakan dengan panglima (kekhawatiran kasus dihentikan seperti Heli AW-101,” ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).
Pertemuan ini dijadwalkan pada awal pekan depan, setelah Ketua KPK, Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, kembali dari kunjungannya di luar kota.
“Kita jadwalkan hari Senin barangkali, atau hari Selasa. Kalau pimpinan sudah lengkap semua. Kebetulan ketua lagi perjalanan dinas ke Manado,” lanjutnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsekal Madya (Purn) Henri Alfiandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan. Henri menerima berita tersebut, tetapi merasa langkah KPK tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“Ya diterima saja, hanya kok enggak lewat prosedur, ya. Kan saya militer,” ujar Henri dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).
Rencana pertemuan antara KPK dan Panglima TNI ini tampaknya akan menjadi pertarungan sengit untuk memastikan kasus ini tidak mengalami jalan buntu, seperti yang dialami oleh kasus helikopter AW-101.
Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari kedua pihak untuk mengungkap kebenaran dan membawa pelaku korupsi di muka hukum.
