Koma.id, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun tidak harus dibubarkan. Ia menyarankan agar santri ponpes tersebut dibina.
“Tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan,” ujar Ma’ruf ditemui di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
YLBHI: Urusan Begal Bukan Tugas Tentara
Ia meminta ada upaya membina ribuan ribuan santri Ponpes Al Zaytun dengan meluruskan pemahamannya. Terutama komitmen kebangsaan.
Sekarang Bukan Lagi Isu Dwifungsi, TNI Dinilai Sudah Masuk ke Semua Sektor Dari MBG hingga Koperasi
“Sesuai dengan akidahnya yang sudah benar dalam sistem kita, berbangsa dan bernegara,” tegas Wapres.
Terkait keputusan pemerintah terhadap Ponpes Al Zaytun, Wapres meminta masyarakat dapat menunggu hasil pendalaman dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dari sisi hukum, Bareskrim Polri telah meningkatkan status ke penyidikan terhadap pendiri Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
“Dari aspek pelanggaran dan tentu mungkinkan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilangnya,” jelas dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu terindikasi terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Hasil temuan itu menjadi salah satu bahan yang dilaporkan kepada Mahfud MD.
“Ada (indikasi NII),” ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (3/7/2023).
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menuturkan hasil temuan data dan fakta dari tim investigasi telah disampaikan ke Mahfud MD. Tim investigasi menyimpulkan dengan merekomendasikan agar ponpes tersebut dibubarkan atau dibekukan secepatnya.
“Pesantrennya direkomendasi untuk dibekukan atau dibubarkan tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya,” tegas Emil.
