Koma.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Meranti Muhammad Adil. KPK menggelar operasi senyap ini pada Kamis, 6 April 2023.
“Benar tadi malam tim KPK berhasil melakukan tindakan tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kepulauan Meranti, Riau,” kata Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 7 April 2023.
Dalam operasi itu KPK juga meringkus 24 orang lainnya yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan Daerah, Kepala Bidang serta pejabat lainnya. Ajudan Bupati dan pihak swasta turut ditangkap.
Nah Lho! BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG
“Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK. Dan juga ada pihak swasta,” kata Ali Fikri.
Ali juga mengatakan KPK masih mencoba melakukan penggalian informasi dari para tersangka yang terjaring dalam kegiatan OTT tersebut. Ali mengatakan bahwa mereka diperkirakan akan berangkat dari Meranti pada pukul 10.00.
“Dijadwalkan dari lokasi sekitar pukul 10.00,” kata Ali.
Dilain sisi, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan kerja-kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan koridor hukum.
“Alhamdulillah, satu kepala daerah Bupati Meranti berhasil ditangkap tangan. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” kata Firli melalui keterangan tertulis.
Firli juga menegaskan setiap kerja para pimpinan dilakukan secara kolektif kolegial. Termasuk, kata dia, saat KPK melakukan penindakan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil cs.
“Kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak dalam membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat,” ujar dia.
Firli mengatakan OTT tersebut menjawab kegusaran publik kepada KPK. Sebab, ia mengatakan sejak awal tahun hingga bulan Maret, KPK sama sekali belum melakukan OTT.
“Kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023 tidak ada tangkap tangan. Terima kasih,” kata Firli.
Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil diduga terkait suap pengadaan jasa umrah.
“Suap pengadaan jasa umrah,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat, 7 April 2023.
Ghufron mengatakan penangkapan ini juga diduga terkait pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Namun, KPK belum menyebutkan jumlah uang yang disita dalam OTT tersebut.
“Tim mengamankan barang bukti berupa uang,” kata Ali Fikri, Jumat, 7 April 2023.
Ali mengatakan penyidik masih menghitung jumlah uang itu. Dia mengatakan uang tersebut juga masih dikonfirmasi kepada beberapa orang yang ditangkap.
“Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada bbr pihak yang diamankan,” kata dia.
Menurut Ali, KPK tidak menjadikan jumlah uang yang disita sebagai tolak ukur dalam melakukan penangkapan. Dia mengatakan jumlah uang juga bukan faktor utama dalam pembuktian unsur korupsi.
“Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi, sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi,” kata dia.
Ali menuturkan seorang pejabat yang baru menerima janji saja bisa dianggap melakukan korupsi, selama terdapat transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara negara. “Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,” tutur dia.
Sebagai informasi, Adil menjadi bupati Meranti untuk periode 2021-2025. Ia dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021. Pria kelahiran 18 April 1972 ini memulai karir dengan mencalonkan sebagai kepala desa, namun gagal. Lalu, ia menjadi anggota DPRD Riau pada periode 2014-2019 dengan diusung oleh Partai Hanura. Namun, kala itu Adil tidak menuntaskan jabatan dan beralih partai ke PKB.
Pada Pileg 2019 lalu, Adil kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2019-2024 dengan diusung partai tersebut.
Di tahun 2020, Adil kemudian menjajal peruntungan menjadi Calon Bupati Meranti. Bersama seorang purnawirawan polisi bernama Asmar. Dengan perolehan suara 37.116, pasangan ini berhasil menang. Sepanjang perjalanan menjadi bupati, Adil memutuskan untuk meninggalkan PKB. Ia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan.
Muhammad Adil sendiri sebelumnya sempat membuat publik gempar karena pernah mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis akibat dana bagi hasil (DBH) minyak di tempatnya dianggap tidak sesuai. Ia bahkan juga mengancam untuk mengeluarkan Kepulauan Meranti dari wilayah Indonesia.
Nasionalisme Adil sendiri juga patut dipertanyakan. Pasalnya, ia mengancam bergabung dengan Malaysia, yang jadi indikasi NKRI tidak diyakini sebagai harga mati. Diketahui, dia pernah mengancam akan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa Pemerintah Indonesia tidak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.
“Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem,” kata Adil dalam video di akun YouTube Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Minggu (11/12/2022).
Pernyataan itu disampaikan Adil dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.
Adil tak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.
“Jadi, kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” katanya.
Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.
“Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” ujarnya.
Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini.
“Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin. Kalau tidak bisa nanti kita ketemu di mahkamah,” ucap Adil.
Dalam kesempatan itu, Adil sempat menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan. Pernyataan ini dia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti.
“Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel. Namun, pada 2022 ini, DBH yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan hitungan 60 dolar AS per barel,” beber dia.
Adil mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada 2023.
“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar AS per barel,” kata Adil.
Adil mengaku sampai mengejar orang dari Kemenkeu hingga ke Bandung untuk mendapat penjelasan.
“Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan,” kata Adil.
