Koma.id – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan “Reformasi Jilid 2” terus menjadi sorotan publik. Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan kritik dan tuntutan masyarakat harus didengar serta diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional di parlemen.
Menurut Hasto, Fraksi PDIP di DPR akan menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk tuntutan mahasiswa, melalui forum-forum resmi seperti rapat komisi dan pembahasan kebijakan di parlemen.
“Melalui fraksi, aspirasi mahasiswa akan kami suarakan dalam rapat-rapat komisi. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mau mendengarkan suara kritis rakyat,” ujar Hasto seusai menghadiri Seminar Nasional dalam rangka Bulan Bung Karno di Istana Gebang, Kota Blitar, Senin (15/6/2026).
Hasto menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, suara kritis rakyat tidak boleh diabaikan, meskipun terkadang berisi kritik tajam terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Hasto, kemampuan mendengarkan aspirasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyinggung salah satu tuntutan yang kerap disuarakan mahasiswa, yakni menjaga semangat reformasi yang lahir pada 1998. Menurutnya, reformasi telah menghasilkan berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang perlu dipertahankan.
Ia menyoroti pentingnya pemisahan fungsi TNI dan Polri dari ranah politik maupun kehidupan sipil sebagaimana semangat yang diusung gerakan reformasi.
“Reformasi menghendaki TNI dan Polri tidak berpolitik serta tidak masuk ke ranah sipil. TNI mengemban tugas penting membangun ketahanan negara, sedangkan Polri menjaga tertib hukum dan supremasi hukum. Dalam implementasinya memang ada berbagai persoalan yang harus dievaluasi,” katanya.
Hasto menjelaskan, TNI memiliki tugas utama menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Karena itu, menurutnya setiap perluasan fungsi kedua institusi tersebut harus dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip reformasi.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan, berbagai capaian reformasi merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan pengorbanan besar dari banyak pihak. Oleh sebab itu, ia menilai bangsa Indonesia harus terus menjaga nilai-nilai reformasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade terakhir.
Menurutnya, evaluasi terhadap berbagai kebijakan tetap perlu dilakukan, tetapi tidak boleh mengarah pada kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Jangan sampai negara ini berjalan mundur. Reformasi yang susah payah diperjuangkan jangan sampai kemudian dibalikkan kembali,” tegas Hasto.
