Koma.id – Kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Dino Patti Djalal, terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memicu respons dari sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa lawatan Presiden ke berbagai negara merupakan bagian dari strategi diplomasi yang membawa manfaat konkret bagi Indonesia.
Polemik bermula setelah Dino Patti Djalal menyampaikan pandangannya melalui media sosial terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya. Menurut Dino, frekuensi kunjungan tersebut tergolong tinggi dan belum pernah terjadi pada periode awal pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Ia mempertanyakan apakah seluruh agenda luar negeri memang harus dihadiri langsung oleh kepala negara atau sebagian dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri, duta besar, maupun pejabat terkait lainnya.
Dino juga mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap frekuensi perjalanan luar negeri demi efisiensi anggaran serta memberi ruang lebih besar bagi Presiden untuk menangani persoalan domestik. Ia menyarankan agar kunjungan luar negeri lebih difokuskan pada agenda yang memiliki hasil konkret dan terukur bagi kepentingan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menilai kritik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, penilaian terhadap kunjungan Presiden tidak boleh hanya dilihat dari jumlah perjalanan, melainkan juga dari hasil yang diperoleh Indonesia.
Dasco menegaskan bahwa berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan sejumlah kerja sama strategis di bidang investasi, pertahanan, energi, pendidikan, hingga perdagangan internasional. Ia menyebut diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
“Yang perlu dilihat adalah manfaatnya. Banyak hasil konkret yang diperoleh Indonesia dari kunjungan-kunjungan tersebut,” kata Dasco.
Pembelaan serupa juga disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Teddy, hubungan personal antar kepala negara menjadi faktor penting dalam diplomasi internasional modern. Karena itu, Presiden perlu membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia agar Indonesia memiliki akses dan dukungan ketika menghadapi isu-isu strategis global.
Teddy menjelaskan bahwa sebagian besar agenda kunjungan luar negeri Presiden telah direncanakan jauh-jauh hari dan bukan perjalanan yang dilakukan secara mendadak. Ia juga menepis anggapan bahwa lawatan tersebut hanya bersifat seremonial atau sekadar menunjukkan eksistensi di panggung internasional.
“Setiap pemimpin harus membangun hubungan yang kuat dengan pemimpin dunia. Kita tidak bisa menunggu saat krisis baru meminta bantuan,” ujar Teddy.
Selain itu, Teddy mengungkapkan jumlah rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri saat ini telah dipangkas lebih dari 50 persen dibanding periode sebelumnya. Jika pada masa lalu rombongan presiden bisa mencapai lebih dari 120 orang, saat ini jumlahnya dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang. Bahkan, menurut Teddy, kelebihan biaya perjalanan yang tidak tercakup dalam anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari juga menyampaikan bahwa pemerintah menghargai masukan yang disampaikan Dino Patti Djalal. Namun, ia menegaskan setiap kunjungan luar negeri Presiden dilakukan berdasarkan asas manfaat dan telah menghasilkan berbagai kerja sama strategis.
Qodari mencontohkan kunjungan Prabowo ke Prancis yang menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang pertahanan, pendidikan, energi, hingga pengembangan logam tanah jarang. Menurutnya, hubungan personal yang dibangun Presiden dengan para pemimpin dunia juga dapat memberikan keuntungan diplomatik bagi Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Terbaru, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada akhir Mei 2026 menghasilkan pembentukan France-Indonesia High Level Business Council dan kesepakatan komersial baru senilai sekitar USD 3,5 miliar atau setara Rp61 triliun yang mencakup sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi salah satu bukti konkret manfaat diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden.
Meski menuai perdebatan, baik pemerintah maupun DPR menegaskan kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun mereka menilai evaluasi terhadap kebijakan luar negeri perlu dilakukan secara utuh dengan mempertimbangkan hasil diplomatik, ekonomi, dan strategis yang diperoleh Indonesia dari setiap kunjungan kenegaraan.
