Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasionalRagam

Instruksi Presiden Soal Bahasa Prancis Picu Perdebatan Pakar Pendidikan

Views
×

Instruksi Presiden Soal Bahasa Prancis Picu Perdebatan Pakar Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Instruksi Presiden Soal Bahasa Prancis Picu Perdebatan Pakar Pendidikan
Pemberian laptop tahap pertama sebanyak 9.700 lebih untuk siswa Sekolah Rakyat. (Foto/Istimewa)

Koma.id | Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas pembelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan menuai beragam respons. Sejumlah pakar menilai kebijakan tersebut positif, namun membutuhkan persiapan panjang dan kajian mendalam sebelum diterapkan.

Pakar linguistik Universitas Sebelas Maret (UNS), Miftah Nugroho, menyebut Indonesia memerlukan waktu satu hingga dua tahun untuk menyiapkan tenaga pengajar dan infrastruktur.

Silakan gulirkan ke bawah

“Butuh waktu satu hingga dua tahun persiapan agar tujuan pendidikan bahasa Prancis dan Portugis dapat berjalan lancar,” ujarnya, Minggu (31/05).

Miftah menilai jumlah pengajar bahasa Prancis maupun Portugis di Indonesia masih terbatas karena kedua bahasa belum populer. Meski demikian, ia menekankan kemampuan multilingual tetap bernilai positif bagi generasi muda.

“Menguasai lebih dari satu bahasa asing akan meningkatkan daya saing global,” katanya.

Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Abdul Qodir, menilai instruksi Presiden lahir dari keyakinan terhadap masa depan kerja sama RI–Prancis. Namun ia mengingatkan perlunya dukungan sumber daya manusia yang memadai.

“Menjadi guru bahasa Prancis belum menjanjikan kesejahteraan. Formasi ASN dan P3K terbatas, jam pelajaran pun sering kurang,” ujarnya.

Dudung menekankan perlunya akselerasi kebijakan berbasis akademis agar instruksi Presiden tidak berhenti sebagai wacana.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menilai kebijakan tersebut tidak relevan dengan kondisi pendidikan nasional. Ia menyoroti rendahnya literasi dan numerasi siswa serta banyaknya sekolah rusak yang belum diperbaiki.

“Instruksi bahasa Prancis terkesan kebijakan yang kehilangan arah,” katanya.

Sementara pakar pendidikan Ina Liem menilai penguasaan bahasa asing memang positif, tetapi sebaiknya dijadikan pilihan sesuai minat dan kebutuhan daerah, bukan kewajiban nasional.

“Bahasa Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, Arab, atau lainnya sebaiknya dicakup sebagai pilihan, bukan kewajiban,” ujarnya.

Presiden Prabowo menyampaikan instruksi tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis (29/05). Ia menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Dengan beragam pandangan dari pakar dan organisasi guru, wacana pembelajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia masih menunggu tindak lanjut pemerintah. Persiapan tenaga pengajar, infrastruktur, serta kajian relevansi kebijakan menjadi faktor penentu apakah instruksi Presiden dapat dijalankan secara efektif.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.