Koma.id– DirekturAmnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pemerintah mengabaikan kekhawatiran publik terkait penggunaan mekanisme peradilan militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Usman mempertanyakan logika hukum yang digunakan dalam konstruksi perkara, khususnya terkait keterlibatan anggota Badan Intelijen Strategis TNI menggunakan fasilitas negara dalam aksi yang diduga bermotif pribadi.
“Pemerintah tidak mendengar apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat soal peradilan militer, tapi tetap berjalan. Bahkan kasus ini direduksi seolah hanya melibatkan empat orang tanpa transparansi, dan motifnya dianggap pribadi,” kata Usman dikutip.
Ia juga meragukan klaim motif personal antara korban dan para tersangka. Menurutnya, tidak terdapat relasi yang jelas antara Andrie Yunus dengan pelaku, baik secara pribadi maupun profesional.
Lebih lanjut, Usman mengkritik pendekatan oditur militer dalam menangani perkara tersebut. Dimana konstruksi hukum yang dibangun tidak mencerminkan nalar hukum yang memadai dan cenderung mengabaikan rasionalitas publik.
