Koma.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan permintaan maaf kepada jajaran Komisi II DPR RI karena pernah lima kali tidak menghadiri undangan rapat secara langsung. Hal itu disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/03).
“Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Khusus yang tidak berkenan, saya memang pernah lima kali tidak hadir. Sama sekali tidak bermaksud untuk tidak menghormati atau tidak menghargai Komisi II DPR ini,” ujar Tito membuka paparannya.
Tito menjelaskan ketidakhadirannya bukan karena menghindar, melainkan karena undangan rapat sering diterima mendadak dan berbenturan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan kegiatan Sekolah Rakyat di Bekasi yang hanya dihadiri beberapa menteri, termasuk Kemendagri.
Heboh “Sale Indonesia” hingga “Buang Rupiah”, Haris Moti: Tidak Membangun Kedaulatan Bangsa
Selain itu, Tito juga menyebut tugasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera membuatnya sering berada di lapangan. “Dalam satu minggu, saya bisa tiga sampai empat hari keliling Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kadang undangan rapat baru saya terima dua hari sebelumnya, bahkan saat saya sedang di tengah hutan,” jelasnya.
Meski tidak hadir langsung, Tito menegaskan selalu menugaskan tiga wakil menteri untuk mewakili Kemendagri dalam rapat Komisi II. “Jadi bukan berarti tidak menghargai atau menghindar. Saya selalu hadir di acara Komisi II selama ini,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyinggung ketidakhadiran Tito dalam beberapa rapat sebelumnya, namun tetap mengapresiasi kehadiran Mendagri kali ini. “Kami beri tepuk tangan. Saya sering menyinggung ketidakhadiran Pak Mendagri, dan setiap kali saya singgung, media langsung memberitakannya. Tapi sekali lagi, tidak bermaksud mendiskreditkan, hanya mengutarakan rasa kangen,” ujarnya.
Rapat kerja Komisi II DPR RI kali ini juga dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Agenda rapat membahas program kerja Kemendagri, BNPP, dan OIKN tahun 2026 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
