KOMA.ID, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan utusan khusus di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sorotan tajam. Langkah ini memicu perdebatan mengenai apakah kebijakan tersebut murni upaya memperkuat akuntabilitas aset negara atau justru menjadi pintu masuk bagi sentralisasi kekuasaan ekonomi di lingkaran eksekutif.
Secara formal, gagasan ini muncul sebagai respons atas kerumitan tata kelola BUMN yang memiliki jaringan anak hingga cucu perusahaan yang sangat luas. Selama ini, pengawasan negara dianggap sering kali tumpul dan hanya berhenti di level induk (holding), sehingga celah penyimpangan di tingkat bawah sulit terdeteksi.
Menanggapi fenomena tersebut, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) memberikan analisis mendalam terkait risiko dan peluang dari kebijakan ini. Hamdi Putra dari FORSIBER menilai bahwa secara teori, kehadiran pengawas tambahan dapat memperkuat akuntabilitas, mengingat BUMN mengelola aset ribuan triliun rupiah di sektor-sektor vital. Namun, ia memperingatkan adanya potensi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada seperti Komisaris, BPK, hingga aparat penegak hukum.
“Pertanyaannya, utusan khusus ini berada di posisi apa? Apakah mereka memiliki kewenangan eksekutif yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, atau hanya berperan sebagai pengamat?” ujar Hamdi dalam rilis resminya, Kamis (12/3/2026).
Hamdi menambahkan, jika kewenangan mereka terlalu dominan, independensi manajemen profesional akan terancam. Sebaliknya, jika terlalu lemah, posisi ini hanya akan menjadi simbol politik tanpa dampak nyata.
Cak Imin Ajak Polri, Menag hingga Pemda Gercep Tindak Kekerasan Seksual di Pesantren : Mangkel Aku!
Salah satu poin krusial yang disorot adalah potensi berubahnya posisi utusan khusus menjadi ruang distribusi patronase politik. Tanpa seleksi transparan, jabatan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi tempat bagi “komisaris bayangan”.
“Dalam praktiknya, mereka dapat berfungsi seperti ‘komisaris bayangan’ yang berada di luar struktur formal tetapi memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Tanpa desain kelembagaan yang jelas, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola justru bisa memperumitnya,” tutur Hamdi.
Lebih jauh, kebijakan ini dibaca sebagai pola konsolidasi kekuasaan. Dengan menempatkan orang-orang presiden langsung di jantung perusahaan negara, pusat kendali ekonomi praktis akan semakin terkonsentrasi di tangan eksekutif.
Hamdi menilai hal ini sebagai dilema klasik antara kebutuhan pengawasan dan risiko politisasi. Menurutnya, keberhasilan langkah Prabowo ini akan sangat bergantung pada dua variabel utama.
Namun, ia mewanti-wanti jika jabatan ini berakhir sebagai pos politik baru, maka yang terjadi bukanlah penguatan pengawasan, melainkan perluasan kontrol politik terhadap urat nadi ekonomi negara.
“Keberhasilan gagasan ini akan sangat ditentukan oleh dua hal. Siapa yang ditunjuk dan apa kewenangannya. Jika utusan khusus diisi oleh profesional independen dengan mandat pengawasan yang jelas dan terbatas, mereka dapat menjadi instrumen reformasi tata kelola BUMN,” tulisnya menutup pernyataan.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menunjuk utusan khususnya di tiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyampaikan itu dalam tasyakuran HUT ke-1 BPI Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).
“Mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan kinerja Danantara harus diawasi betul, menurutnya holding perusahaan pelat merah itu merupakan aset penting bagi Indonesia.
Selain itu, ia menyebut Danantara juga telah diawasi. Ia menyinggung salah satunya keberadaan Dewan pengawas. Menurutnya, dewan pengawas juga cukup kuat.
“Hampir semua Menko ada di situ, ya kan. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi,” ucapnya.
