Koma.id– Pemerintah Indonesia memutuskan membekukan sementara seluruh kegiatan dan pertemuan dalam kerangka Board of Peace (BoP). Keputusan tersebut berdampak pada sejumlah agenda yang berkaitan dengan forum tersebut, termasuk rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyatakan seluruh aktivitas Indonesia dalam BoP berada dalam status “on hold” atau ditunda sementara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Mulachela, mengatakan keputusan itu juga berpengaruh pada rencana pengiriman pasukan TNI yang masuk dalam paket kerja sama BoP.
“Iya, jadi itu kan terkait ya. Jadi seperti yang disampaikan itu, on hold,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Mulachela, Kamis (12/3/2026), mengutip Republika.
Pembekuan kegiatan BoP muncul setelah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut memicu gelombang desakan agar Indonesia mundur dari BoP yang diketuai Presiden AS Donald Trump.
Sejumlah pihak menilai dewan perdamaian tersebut tidak lagi relevan setelah dua anggotanya terlibat dalam serangan yang dinilai kontroversial terhadap Iran.
Terkait rencana pengiriman pasukan TNI sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Vahd menyebut terdapat sejumlah ketentuan atau caveat yang harus dipenuhi sebelum keterlibatan Indonesia direalisasikan.
Beberapa ketentuan tersebut antara lain Indonesia harus menentukan sendiri lokasi penempatan pasukan di Gaza, kejelasan mandat operasi, serta adanya persetujuan dari pihak Palestina.
Mengenai apakah pemerintah telah menyampaikan secara resmi penundaan pengiriman pasukan tersebut, Vahd mengatakan format penyampaiannya masih perlu dipastikan. Namun ia menegaskan bahwa posisi pemerintah terkait penundaan tersebut sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri.
Ia juga menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya keputusan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza masih sangat dinamis.
Namun, menurut Sjafrie, negara-negara lain justru hanya mengirimkan ratusan personel. Karena itu, Indonesia kini mempertimbangkan skema yang lebih realistis, dengan kesiapan sekitar 8.000 personel.
“Tetapi ternyata negara-negara lain itu cuma ngirim berapa ratus. Jadi kita siap 8.000, ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau situasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan.” tuturnya.
