Koma.id – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhammad Jusrianto, menilai penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara langsung di bawah Presiden merupakan model yang ideal untuk menjamin independensi operasional lembaga tersebut.
Menurutnya, skema tersebut dapat meminimalkan potensi tarik-menarik kepentingan politik yang berpotensi muncul apabila Polri berada di bawah kementerian tertentu. Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dinilai memiliki ruang yang lebih netral dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Meski demikian, Jusrianto menegaskan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur kelembagaan. Ia menekankan bahwa pembenahan harus menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni kultur organisasi.
Masa Depan Bea Cukai Bisa Digantikan AI
“Reformasi yang sejati harus difokuskan pada perubahan budaya profesional dan akuntabel, dimulai dari internal institusi serta diperkuat dengan sistem pengawasan yang efektif,” ujarnya.
Menurut Jusrianto, penguatan mekanisme pengawasan internal dan peningkatan profesionalisme aparat menjadi kunci untuk memastikan Polri benar-benar menjalankan fungsi penegakan hukum secara transparan dan bertanggung jawab.
