Koma.id– Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai wacana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang memungkinkan TNI terlibat dalam penanganan terorisme berpotensi menimbulkan dualisme tugas antara TNI dan Polri serta mengancam prinsip negara hukum.
“Jadi kalau TNI pendekatannya pendekatan perang. Beda dengan Polri yang law enforcement. Jadi munculnya Perpres ini Alih-alih mendorong fungsi polri dengan law enforcement, tapi malah jadi seperti sekuritisasi. Jadi jangan sampai ini merebak kemana-mana. Karena bisa membahayakan negara kita, seperti era orba,” kata Bambang, Sabtu (14/2/2026).
Kematian Peserta Latsarmil SPPI Disorot, Koalisi: Jadi Alarm Bahaya Militerisasi Program Sipil
Bambang menekankan, pendekatan militer terhadap terorisme memiliki risiko besar merusak mekanisme peradilan pidana. Polri memandang terorisme sebagai ancaman keamanan yang harus diproses melalui hukum, sementara TNI melihatnya sebagai ancaman negara yang harus diperangi.
“Ini bisa mengancam demokrasi kita jika Terorisme ditangani militer. Due process of law tidak dijalankan lagi. Pendekatan TNI tidak sesuai mekanisme hukum tadi yang merupakan Substansi negara hukum tadi,” tandasnya.
Ide pelibatan TNI ini, menurut Bambang, berawal dari kasus kekerasan di Papua, di mana pemerintah menilai Polri dan TNI belum mampu menangani KKB secara efektif. Namun, jika kebijakan ini diterapkan lebih luas, risiko pelibatan TNI dalam ranah keamanan bisa meluas ke daerah lain.
“Jadi ini harus diwaspasai agar TNI tetap di koridornya sebagai lembaga militer dan Polri sebagai lembaga keamanan.” tambahnya.
