Koma.id– Usulan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme memicu memantik marak penolakan masyarakat lantaran dianggap mengkhianati komitmen terhadap amanat reformasi. Demikian kata Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi.
Menurutnya pelibatan militer membawa risiko serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena militer dilatih untuk menghadapi musuh negara, bukan warga sipil. Jadi pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, jika dibiarkan meluas tanpa kontrol ketat, tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga membunuh semangat reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa.
Sementara itu, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, mendesak DPR untuk bersikap bijak dalam pembahasan pasal terorisme dalam RUU TNI. Ia menekankan agar prinsip hukum tetap dijaga.
