Koma.id — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif, total korban keracunan MBG sejak program bergulir pada 2025 hingga awal 2026 telah mencapai 21.254 orang.
Data tersebut disampaikan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyusul kembali maraknya laporan keracunan MBG di berbagai daerah pada awal tahun ini. JPPI menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah terkait lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel
“Jumlah korban yang terus bertambah menunjukkan bahwa program MBG dijalankan secara terburu-buru dan belum ditopang standar keamanan pangan yang memadai,” kata Ubaid dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Ubaid menegaskan, tingginya angka keracunan justru bertolak belakang dengan tujuan utama MBG yang diklaim untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik. Ia mempertanyakan komitmen negara dalam menjamin keselamatan anak-anak, jika risiko keracunan masih terus berulang dari satu daerah ke daerah lain.
JPPI menilai, hingga kini pemerintah belum menunjukkan langkah korektif yang tegas dan sistematis untuk menghentikan rangkaian insiden tersebut. Menurut Ubaid, masalah MBG tidak bisa lagi dipandang sebagai kasus insidental, melainkan persoalan struktural dalam perencanaan, distribusi, hingga pengawasan makanan.
Atas kondisi itu, JPPI mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG di wilayah-wilayah yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Evaluasi menyeluruh dinilai mutlak dilakukan sebelum program dilanjutkan kembali.
“Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Program apapun tidak boleh dijalankan jika justru membahayakan anak-anak,” tegas Ubaid.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas data dan desakan JPPI tersebut. Sebelumnya, pemerintah menargetkan nol kasus keracunan MBG pada 2026, namun rangkaian insiden yang terus terjadi memunculkan keraguan publik terhadap kesiapan sistem pengawasan program tersebut.
