Koma.id | Bekasi – Aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, dipastikan tetap berjalan normal usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan sejumlah pihak terkait pada Kamis (18/12) malam.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak boleh berhenti meski sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab telah disegel penyidik KPK.
Bukan Hanya Kemenkes, Imparsial Desak Polisi dan Komnas HAM Ikut Usut Kematian 5 Peserta Latsarmil
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya di Cikarang, Jumat (19/12).
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah ruangan strategis telah dipasangi garis segel KPK, di antaranya ruang kerja Bupati Bekasi, Kantor Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Sejumlah petugas keamanan internal berjaga ketat untuk menjaga sterilitas lokasi.
Meski demikian, Hudaya memastikan seluruh perangkat daerah tetap fokus menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.
“Semua berjalan normal seperti biasa, baik aktivitas pemerintahan maupun pelayanan publik,” katanya.
Di tengah suasana pasca-OTT, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memimpin apel peringatan Hari Bela Negara ke-77 di Plaza Kompleks Pemda, Cikarang Pusat, Jumat pagi. Ia menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Yang pasti hari ini aktivitas di Kabupaten Bekasi tetap seperti biasa, pemerintahan berjalan dengan normal dan lancar,” kata Asep usai apel.
Asep mengaku belum menerima konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum terkait status hukum Bupati Ade Kuswara.
“Informasi masih simpang siur, jadi saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Dalam OTT tersebut, KPK dikabarkan mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Usai penangkapan, penyidik menyegel tujuh ruangan di kompleks Pemkab Bekasi.
Asep menyebut komunikasi terakhir dengan Ade Kuswara terjadi dua hari sebelum OTT, hanya membahas agenda disposisi kepala daerah.
“Terakhir kontak dua hari lalu, tidak ada masalah apa pun,” katanya.
Sebelum OTT berlangsung, Ade Kuswara diketahui tidak menghadiri sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur pada Rabu (17/12) dan rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Sate Bandung pada Kamis (18/12). Peresmian Wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur juga dibatalkan mendadak.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Bekasi menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal, sementara proses hukum terhadap Bupati Bekasi dan pihak terkait diserahkan sepenuhnya kepada KPK.
