Koma.id– Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan bahwa salah satu aspirasi utama publik adalah agar Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap independen dan terbebas dari intervensi politik. Masukan tersebut mengemuka dalam serangkaian dialog dan penyerapan aspirasi di Sumatera Utara.
“Kami banyak mendapatkan hal baru dan penguatan. Semua berharap polisi menjadi lebih baik,” ujar Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD.
Mahfud mengatakan aspirasi yang diterima di berbagai daerah relatif sama. Menurutnya, keluhan publik terhadap Polri menunjukkan kesamaan pandangan dan rasionalitas masyarakat dalam menilai kinerja kepolisian.
“Karena itu, percepatan reformasi akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, inklusif, dan substantif,” tutur Mahfud.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum USU Mahmul Siregar menekankan pentingnya transformasi kultural di tubuh Polri. Ia menilai, Polri perlu lebih mengedepankan budaya pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Sejumlah Titik di Jakarta Gelap Sabtu Malam
Mahmul juga mendorong perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, penguatan etika dan moralitas dalam pendidikan kepolisian, serta pengembangan karier yang lebih terukur. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan partisipasi publik.
“Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP (standar operasional prosedur) atas hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” tuturnya.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Soekirman, turut menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan kepolisian. Ia menilai, peran Polri seharusnya lebih menonjol sebagai pengayom masyarakat, bukan semata aparat keamanan.
“Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.
