Koma.id | Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11). Polisi menegaskan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan pihaknya berharap arus lalu lintas tetap lancar meski ada aksi unjuk rasa.
“Rekayasa bersifat situasional. Setiap aktivitas unjuk rasa di mana pun sebenarnya kita berharap bahwa arus lalu lintas tidak sampai tertutup,” ujarnya.
Komarudin menjelaskan rekayasa tidak akan dilakukan jika kendaraan masih bisa melintas. Namun, jika jumlah massa besar dan menutup jalan, polisi akan segera menutup arus dan mengalihkan lalu lintas.
“Kalau pun nanti jumlah pesertanya banyak, langsung tutup jalan. Seperti di Istana, arus dari Patung Kuda menuju Kedubes Amerika akan dialihkan ke Medan Merdeka Selatan,” katanya. Hal serupa juga akan diterapkan di kawasan DPR RI.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini digelar serentak di berbagai daerah. Di Jakarta, diperkirakan 15 ribu buruh turun ke jalan. Aksi juga berlangsung di Bandung (Gedung Sate), Serang (Kantor Gubernur Banten), dan Semarang (Kantor Gubernur Jawa Tengah).
Massa buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan.
“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia tidak lebih dari Rp 3 juta. Maka rata-rata kenaikan upah minimum hanya sekitar Rp 90 ribu per bulan,” kata Said.
Selain di Jakarta, aksi nasional buruh juga digelar di sejumlah provinsi. KSPI dan Partai Buruh menegaskan penolakan terhadap kebijakan upah minimum terbaru, yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup layak.
