Koma.id– Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan sikap alami yang melekat dalam diri kader PDIP.
Menurutnya, sikap tersebut bukan hasil instruksi partai, melainkan bagian dari jati diri perjuangan PDIP yang menolak segala bentuk kezaliman, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berpihak pada rakyat kecil.
“Penolakan terharap Soeharto itu DNA kader-kader PDI Perjuangan karena DNA kami melawan kezaliman, pembantaian manusia, KKN, dan bela rakyat kecil. Tidak perlu nunggu instruksi bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk menolak Soeharto,” ucap Guntur kepada wartawan, Selasa (11/11).
Guntur menekankan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998. Ia menilai tidak pantas jika sosok seperti Marsinah atau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi korban represi di masa Orde Baru, disamakan dengan sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran di era tersebut.
Lebih lanjut, Guntur mendesak negara agar menagih tanggung jawab hukum kepada Soeharto dan ahli warisnya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Negara atau pemerintah harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat,” pungkasnya.
