Koma.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah akan membahas kebijakan pembatasan gim online dan media sosial (medsos) di kalangan pelajar dengan melibatkan empat kementerian.
Pernyataan ini Ia sampaikan menanggapi tragedi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading dengan terduga pelakunya ialah seorang pelajar.
Heboh! Investasi Bodong Koperasi BLN Putar Dana Rp4,6 Triliun, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban
“Isu ini akan dibicarakan bersama empat kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (11/11).
Menurut Mu’ti, pembatasan ini bukan semata-mata untuk membatasi akses bermain anak, melainkan lebih pada mengatur dan mengawasi agar penggunaan gim tidak memicu perilaku negatif, kekerasan, atau kecanduan. “Gim memang punya manfaat akademis, tetapi apabila tidak diawasi, hal itu bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.
Pembahasan lintas kementerian ini akan diarahkan untuk menciptakan sistem pengawasan dan edukasi digital yang komprehensif. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tetap bisa memanfaatkan teknologi secara positif tanpa terpapar dampak buruk dunia maya.
“Kami akan memperbaiki sistem agar pendekatan pendidikan tidak kaku atau represif, tapi lebih humanis, partisipatif, dan melibatkan semua pihak,” tutur Mu’ti.
Mu’ti menekankan tantangan utama ada pada pengawasan di tingkat keluarga. “Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan orangtua,” ujarnya.
