Koma.id — Pernyataan Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kepanjangan nama “Projo” menuai perhatian publik dan kritik dari sejumlah pihak. Dalam Kongres III DPP Projo yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11), Budi Arie menegaskan bahwa nama Projo tidak mewakili sosok atau tokoh tertentu, termasuk Presiden Joko Widodo.
“Projo bukan singkatan dari Pro-Jokowi,” ujar Budi Arie dalam pidatonya di hadapan para peserta kongres. Ia menegaskan bahwa Projo adalah organisasi relawan yang berdiri untuk kepentingan rakyat, bukan untuk satu figur politik.
Pernyataan itu segera memantik reaksi keras. Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menilai Budi Arie berusaha mengambil hati Presiden Prabowo Subianto pasca diberhentikan dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM.
“Budi Arie itu penjilat dan pembohong. Dulu dengan bangga mengaku Pro-Jokowi, sekarang pura-pura lupa asal-usul. Semua demi cari perhatian,” sindir Guntur melalui akun media sosial pribadinya.
Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Budi Arie dan arah politik Projo sebagai bentuk pragmatisme politik. Menurutnya, organisasi relawan yang dulu menjadi salah satu kekuatan utama pemenangan Jokowi kini tengah mencari posisi aman di tengah perubahan lanskap kekuasaan.
“Budi Arie dan Projo ingin tetap eksis setelah masa pemerintahan Jokowi berakhir. Mereka butuh ruang baru untuk survive secara politik,” ujar Agung.
Agung juga menilai bahwa langkah Projo untuk merapat ke kubu Prabowo mencerminkan kebutuhan strategis guna menjaga relevansi politik mereka. “Menjadi ‘benteng’ Jokowi tidak memberikan insentif politik yang maksimal. Maka, wajar jika kini Projo mulai berubah haluan dan mendekat ke Partai Gerindra,” imbuhnya.
Kongres III Projo disebut sebagai momentum konsolidasi organisasi untuk menegaskan arah dukungan politik baru di bawah kepemimpinan Budi Arie, sekaligus mengisyaratkan pergeseran orientasi pasca dua periode pemerintahan Joko Widodo.
