Koma.id– Aliansi Perempuan Indonesia (API) secara tegas menolak rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Penolakan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Usut Tuntas Kejahatan HAM Orde Baru” yang digelar pada Minggu (2/11/2025).
Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai organisasi perempuan dan masyarakat sipil, antara lain Marsinah.id, YAPPIKA-FPPI, Cakra Wikara Indonesia, Konde.co, Perempuan Mahardhika, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), serta Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT).
Dalam forum tersebut, para perwakilan organisasi menyampaikan sikap keras menolak upaya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto yang dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan korban pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru.
Dian Septi dari Marsinah.id menyebut rencana tersebut sebagai upaya menutupi sejarah kelam bangsa dan melemahkan perjuangan keadilan. Gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadi preseden buruk bagi penegakan HAM dan memberi legitimasi bahwa kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan dapat dibenarkan demi stabilitas politik.
Hal senada diungkapkan Sari Wijaya dari YAPPIKA-FPPI. Ia menilai rezim Soeharto dibangun di atas penindasan, pembungkaman, dan pelanggaran kemanusiaan. Menurutnya, tragedi 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Timor Timur, dan Mei 1998 menjadi bukti sejarah bahwa kekuasaan kala itu penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan. Ia menegaskan, menjadikan Soeharto pahlawan sama saja dengan menghapus jejak darah dan mengkhianati perjuangan reformasi 1998.
Yolanda Panjaitan dari Cakra Wikara Indonesia menilai rencana pengangkatan Soeharto sebagai bentuk pengingkaran terhadap ingatan kolektif bangsa dan pembungkaman terhadap korban. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di masa Orde Baru seperti pembunuhan terhadap Marsinah dan kekerasan terhadap perempuan Tionghoa merupakan catatan sejarah yang tidak bisa dihapus.
Dari perspektif jurnalisme dan perempuan, Luviana dari Konde.co menyoroti dampak simbolik dari rencana ini terhadap generasi muda dan pendidikan sejarah. Ia menilai penobatan Soeharto sebagai pahlawan akan menanamkan pesan keliru kepada anak-anak bahwa pelaku kekerasan dapat dimuliakan, sementara korban terus diabaikan. Luviana juga menyinggung minimnya representasi perempuan sebagai pahlawan nasional yang hanya 8 persen dari total 207 tokoh.
“Soeharto juga meninggalkan warisan buruk bagi dunia media di Indonesia. Ia membangun sistem yang membungkam pers. Bagi saya, penobatan Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya melukai para korban pelanggaran HAM, tetapi juga menghina perjuangan generasi kami dan menghapus kerja-kerja perempuan serta media yang selama ini berjuang di jalur kebenaran,” ungkap Luviana.
