Koma.id — Ribuan guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi nasional di Jakarta, Kamis (30/10). Aksi ini diinisiasi oleh Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan memusatkan massa di halaman Masjid Istiqlal sebelum bergerak menuju Istana Presiden dan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aksi tersebut mengusung tema besar tentang karier dan kesejahteraan guru madrasah, terutama mereka yang berstatus guru inpassing di madrasah swasta.
Kapolri Tanggapi Seruan Reformasi Jilid II, Minta Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Secara Tertib
Tuntutan Utama: Pengangkatan dan Pengakuan Masa Kerja
Dalam pernyataannya, PGIN menuntut agar pemerintah segera melakukan pengangkatan guru inpassing madrasah swasta menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan skala prioritas. Selain itu, mereka juga menuntut adanya pengakuan masa kerja inpassing sebagai bagian dari hak administratif dan karier guru.
PGIN menilai, hingga kini ribuan guru madrasah swasta masih belum mendapatkan kepastian status kepegawaian, meskipun telah bertahun-tahun mengajar dan memiliki sertifikasi pendidik.
Masalah Tunjangan dan SK Inpassing
Selain soal status, massa guru juga menyoroti keterlambatan pembayaran tunjangan profesi (TPG) yang disebut masih tertunggak di sejumlah daerah. Para peserta aksi meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera menuntaskan pembayaran tersebut, serta memastikan penerbitan Surat Keputusan (SK) inpassing baru setiap tahun agar tidak ada lagi guru yang terabaikan.
“Banyak guru inpassing madrasah swasta yang sudah mengajar bertahun-tahun tapi belum mendapat kejelasan SK dan tunjangan. Ini yang kami perjuangkan,” ujar salah satu perwakilan PGIN menjelang aksi.
Respons dari Kementerian Agama
Menanggapi aspirasi tersebut, mantan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag, Dr. Nurudin, M.Si, mengatakan bahwa pihak Kemenag saat ini tengah melakukan percepatan untuk meningkatkan insentif, kompetensi, dan pendapatan guru, termasuk guru madrasah swasta.
“Kemenag terus berupaya memperbaiki sistem pendataan dan pemberian tunjangan agar lebih tepat sasaran. Percepatan juga dilakukan untuk mendukung kesejahteraan seluruh guru binaan Kemenag,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah telah menargetkan percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk seluruh guru di bawah Kemenag.
“Target kami, proses PPG seluruh guru Kemenag selesai pada tahun 2027, lebih cepat dari estimasi awal yang mencapai 12 tahun,” kata Romo Syafi’i dalam kesempatan terpisah.
Seruan Aksi Damai
PGIN memastikan bahwa aksi nasional 30 Oktober akan berlangsung secara damai dan tertib. Massa akan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, serta menggelar doa bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah di seluruh Indonesia.
Aksi ini disebut sebagai bentuk konsolidasi moral dan politik guru madrasah, agar pemerintah memperhatikan peran penting mereka dalam mencetak generasi berkarakter dan berakhlak.
