Koma.id – Empat organisasi profesi guru madrasah yang tergabung dalam Penyampaian Aspirasi Bersama (PAB) menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar guru madrasah swasta mendapatkan hak yang setara dengan guru sekolah swasta di bawah naungan Kemendikbudristek.
Koordinator PAB, Junaedi, S.Ag., M.Si, menjelaskan bahwa perjuangan ini melibatkan empat organisasi guru, yakni PGSI, PGMM, PGIN, dan PGMNI. Menurutnya, aspirasi utama yang diajukan adalah agar guru madrasah swasta juga dapat diangkat menjadi ASN atau PPPK, sebagaimana guru di sekolah swasta lainnya.
“Guru swasta di sekolah swasta itu bisa diangkat PPPK, tapi guru di madrasah swasta tidak bisa. Kami mohon agar guru madrasah swasta juga mendapatkan kesempatan yang sama, apalagi bagi mereka yang sudah tersertifikasi dan lama mengabdi,” ujar Junaedi di Jakarta.
Selain persoalan status kepegawaian, Junaedi juga menyoroti tunggakan pembayaran inpassing bagi guru madrasah yang memiliki SK sejak tahun 2011 hingga 2014, namun hingga kini belum dicairkan.
“Guru-guru ini punya hak yang sama. Tunggakan inpassing dari tahun 2011 sampai 2014 belum juga cair. Menteri terdahulu hanya janji-janji saja,” tegasnya.
PAB juga menyoroti implementasi regulasi tentang sertifikasi guru. Berdasarkan ketentuan, guru yang telah mengajar minimal lima tahun seharusnya secara otomatis mendapatkan sertifikasi, namun hal tersebut belum terealisasi secara merata.
“Kami meminta agar semua guru madrasah swasta yang sudah memenuhi syarat disertifikasi dan diterbitkan SK inpassing-nya. Jangan malah ditutup seperti kebijakan menteri sebelumnya,” tambah Junaedi.
Sebagai bentuk keseriusan, PAB akan menggelar aksi penyampaian aspirasi pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan melibatkan hingga 10.000 guru di Jakarta aksi kondusf. Dalam kegiatan itu, perwakilan PAB akan meminta audiensi langsung dengan Presiden RI, sementara di berbagai daerah akan dilaksanakan doa bersama.
“Kami sudah bersurat kepada Presiden agar perwakilan kami diterima di Istana. Ini murni perjuangan profesi, bukan politik. Kami hanya ingin menjalankan fungsi organisasi sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya.
