Koma.id– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menolak rencana penerapan status darurat yang membuka peluang keterlibatan militer dalam penanganan keamanan dalam negeri. Mereka menilai langkah tersebut tidak menjawab akar persoalan gejolak sosial yang belakangan terjadi, melainkan justru berpotensi memperburuk keadaan.
Dalam pernyataannya, Senin (1/9/2025), koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI, HRWG, Centra Initiative, Raksha Institute, De Jure, dan Walhi, menegaskan bahwa gejolak sosial berakar dari ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, serta kebijakan negara yang tidak pro-rakyat. Kenaikan gaji wakil rakyat di tengah kesulitan masyarakat dan penanganan aksi massa yang dinilai eksesif disebut menjadi pemicu kemarahan publik.
Koalisi menekankan bahwa solusi yang dibutuhkan adalah penghapusan kebijakan yang merugikan rakyat, evaluasi cara penanganan massa agar lebih persuasif, serta permintaan maaf negara atas kegagalannya mendistribusikan keadilan.
Peternak Menjerit Gegara Harga Telur Anjlok
Koalisi juga mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut TNI akan menjaga keamanan dan ketertiban, sementara Polri melakukan penegakan hukum. Menurut mereka, hal itu bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan tugas TNI adalah pertahanan negara, sementara Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri.
“Atas dasar hal tersebut, kami menolak secara tegas upaya negara untuk menerapkan status darurat di mana militer akan mengendalikan situasi keamanan dalam negeri karena hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi,” demikian pernyataan koalisi.
Koalisi juga mendesak Presiden agar tidak memperluas kewenangan militer, melainkan fokus membenahi penyakit korupsi, kolusi, nepotisme, serta kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
