Koma.id – Penjarahan tidak pernah dibenarkan oleh hukum. Aksi anarkis yang muncul dalam gelombang unjuk rasa belakangan ini diyakini bukan gerakan spontan rakyat, melainkan sengaja digerakkan oleh orang-orang terlatih dengan kepentingan politik tertentu.
Gelombang kerusuhan ini mendapat sorotan tajam dari Hendardi, Ketua SETARA Institute. Ia memperingatkan publik dan pemerintah agar jangan sampai situasi chaos ini dijadikan alasan untuk menetapkan darurat sipil atau bahkan darurat militer.
Hendardi menegaskan, penjarahan, pembakaran, dan aksi brutal lainnya sama sekali bukan bagian dari demonstrasi konstitusional. Menurutnya, kerusuhan yang terjadi lebih mirip operasi yang dijalankan kelompok terlatih, bukan gerakan rakyat biasa.
“Mahasiswa, buruh, hingga ojol yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi secara damai harus dibedakan dari gerombolan anarkis. Aksi anarkis terstruktur biasanya digerakkan oleh pihak-pihak berkepentingan, baik karena kontestasi kekuasaan maupun ulah petualang politik,” ujar Hendardi.
Ia mendesak aparat keamanan untuk segera mengambil kendali penuh dengan tindakan cepat, terukur, dan profesional. Bukan sekadar pemadam kebakaran yang datang terlambat dan hanya jadi penonton.
Lebih lanjut, Hendardi mengingatkan, jika kerusuhan dibiarkan, bukan tidak mungkin gelombang anarkis berikutnya akan menyasar kelompok masyarakat lain dan memicu konflik horizontal.
“Pemulihan situasi harus dilakukan dengan cepat. Jangan biarkan kondisi ini melahirkan kebijakan represif baru. Darurat sipil dan darurat militer hanya akan memperburuk demokrasi kita,” tegasnya.
Menurut Hendardi, Indonesia justru sedang menghadapi ujian besar: menjaga demokrasi, melindungi hak sipil, sekaligus mencegah pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari kekacauan.
