Jakarta – Dosen ekonomi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendesak adanya renegosiasi kontrak sosial antara warga dan pemerintah usai ketegangan di Pati, Jawa Tengah, pecah pada 13 Agustus 2025. Ribuan warga di sana mendesak Bupati Pati Sudewo mundur karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkantoran hingga 250 persen.
Achmad mengatakan pemerintah selama ini memungut pajak, tapi tidak membuka akses layanan publik. “Mendesak. Pajak pada dasarnya adalah iuran kewargaan yang kembali dalam bentuk layanan,” kata dia saat dihubungi pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Di samping itu, Achmad mengatakan, legitimasi pemerintah memungut pajak pun akhirnya diragukan. Dalam kasus Pati, kata dia, ketika pungutan melonjak tanpa janji layanan publik mumpuni bisa meretakkan kontrak dengan warga. “Renegosiasi bukan seremoni, melainkan kesepakatan kerja 180 hari yang konkret, moratorium kenaikan tarif, audit basis pajak, serta service-for-tax yang eksplisit,” katanya.
Menurut Achmad, setiap pungutan pajak dari masyarakat harus diikat dengan indikator layanan yang jelas seperti perbaikan jalanan per triwulan, layanan puskesmas maksimal, hingga perizinan yang dipangkas. “Tanpa meteran layanan yang bergerak, tidak ada alasan moral untuk menggerakkan meteran pajak,” ujarnya.
Di sisi lain, Achmad mengatakan kondisi di Pati juga berkelindan dengan masalah lokal di sana seperti rencana regroping sekolah hingga cerita eks honorer Rumah Sakit Umum Daerah yang kehilangan pekerjaan. “Rangkaian keputusan yang dirasakan menambah beban itu menyatu dalam persepsi warga, pemerintah meminta lebih, tetapi memberi kurang,” katanya.
HSBC Masih Lihat Potensi Kenaikan Emas
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kegaduhan di Pati tak lepas dari dampak kebijakan pemerintah pusat. Menurut Syafruddin, pemangkasan anggaran ke daerah ini menekan pemerintah lokal menggenjot pendapatan asli mereka. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50 triliun pada 2025. “Tekanan ini secara langsung membebani masyarakat, memicu ketegangan seperti yang terjadi di Pati,” katanya saat dihubungi pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Di samping itu, Syafruddin menyebut fenomena di Pati merupakan cerminan di daerah lain. Pemerintah pusat, kata dia, harus memberikan perhatian serius, terutama dalam mengelola fiskal pusat serta daerah secara berkeadilan. “Risiko instabilitas sosial dapat meluas. Spill-over effects dari Pati bisa menyebar ke daerah lain jika tekanan fiskal dan respons kebijakan serupa terus berulang,” katanya.
Syafruddin menambahkan, situasi di Pati terjadi akibat kebijakan pemerintah yang diambil tanpa partisipasi masyarakat. Apalagi, kenaikan PBB juga tidak diiringi peningkatan pelayanan publik yang memadai.
Menurut dia, tanpa adanya keseimbangan antara manfaat pajak dengan beban yang ditanggung masyarakat, legitimasi kebijakan pajak pemerintah akan melemah sekaligus membuka resistensi sosial. “Kebijakan menaikkan PBB tanpa melibatkan partisipasi publik memunculkan kesan arogansi kekuasaan. Kondisi ini menandakan hubungan antara kebijakan fiskal dan kepercayaan publik tengah berada pada titik rawan,” kata dia.
Pada Rabu pagi, ribuan warga berdemonstrasi di halaman Kantor Bupati Pati. Aksi unjuk rasa ini pun memanas hingga puluhan warga terluka. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah massa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur. Di tengah demo itu, Sudewo muncul dengan menaiki kendaraan taktis atau rantis milik polisi.
Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan songkok hitam keluar lewat pintu kap atas mobil yang mirip tank tersebut. Mobil itu bergerak hingga halaman Kantor Bupati Pati.
Dia kemudian menyapa demonstran menggunakan pengeras suara. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata politikus Partai Gerindra itu. Namun, kedatangan Sudewo disambut lemparan botol air mineral. Petugas keamanan lantas melindungi Sudewo memakai perisai. Sudewo kemudian masuk kembali ke dalam mobil.
