Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasionalPolitik

Bela Kepentingan Rakyat, LSM PENJARA 1: Zero ODOL di Persimpangan Kepentingan Publik dan Ancaman Oligarki Logistik

Views
×

Bela Kepentingan Rakyat, LSM PENJARA 1: Zero ODOL di Persimpangan Kepentingan Publik dan Ancaman Oligarki Logistik

Sebarkan artikel ini
Bela Kepentingan Rakyat, LSM PENJARA 1: Zero ODOL di Persimpangan Kepentingan Publik dan Ancaman Oligarki Logistik

Koma.id- Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin mengatakan terkait kesiapan pemerintah dan pelaku industri dalam menghadapi transisi menuju kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), pihkanya mengakui bahwa kebijakan ini memang dirancang sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan infrastruktur nasional. Pada prinsipnya, setiap kebijakan yang bertujuan menjamin keselamatan publik, ketertiban hukum, dan kelayakan sarana transportasi, adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi.

Silakan gulirkan ke bawah

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa semangat kebijakan ini belum diimbangi dengan kesiapan sistemik, baik dari aspek infrastruktur logistik, system distribusi nasional, hingga mekanisme pengawasan yang bebas dari praktik korupsi dan permainan mafia angkutan,” katanya, hari ini.

Dalam berbagai kajian dan analisa kami, penerapan Zero ODOL yang dipaksakan tanpa peta jalan yang jelas, berpotensi melahirkan dampak ekonomi yang brutal. Lonjakan biaya logistik hampir pasti terjadi, dan hukum pasar yang tidak pernah kompromi akan menyalurkan beban itu kepada konsumen, yakni rakyat kecil yang setiap harinya berjuang di tengah tekanan ekonomi.

Bukan rahasia lagi, sistem logistik nasional hingga hari ini masih berada dalam cengkeraman permainan kartel dan mafia angkutan. Kebijakan Zero ODOL, jika diterapkan tanpa koreksi terhadap ekosistem distribusi yang ada, hanya akan memperkuat dominasi segelintir pelaku usaha besar yang mampu bertahan di tengah regulasi yang semakin ketat.

Sementara itu, para pelaku usaha kecil menengah, termasuk sopir angkutan mandiri, akan terhimpit oleh regulasi yang tidak berpihak dan akhirnya tersingkir dari arena persainganKondisi ini bukan hanya mematikan ekonomi kerakyatan, tetapi juga membuka ruang liberalisasi liar yang bisa berubah menjadi predatorisme bisnis terselubung.

Pemerintah harus berani jujur di hadapan publik. Apakah benar-benar telah tersedia peta jalan yang terukur, yang mampu menjawab tantangan dampak ekonomi dan sosial dari penerapan Zero ODOL? Apakah sudah dilakukan simulasi makroekonomi yang komprehensif terhadap pengaruh kebijakan ini terhadap inflasi, harga barang kebutuhan pokok, dan daya beli rakyat? Jika semua itu masih menjadi pertanyaan tanpa jawaban, maka kebijakan ini tidak lebih dari sekadar retorika penguasa yang membungkus kepentingan tertentu dengan jargon keselamatan publik.

Lebih jauh lagi, kami menilai bahwa tanpa kebijakan afirmatif yang konkret bagi sector usaha kecil dan pelaku distribusi rakyat, Zero ODOL akan menjadi alat pembunuh perlahan terhadap tulang punggung perekonomian nasional. Kami mencium potensi kuat bahwa kebijakan ini bisa saja menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi terstruktur, pungutan liar, dan suap di lapangan, sebuah fenomena klasik yang sudah terlalu sering terjadi dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan setengah hati tanpa pengawasan rakyat,” tandasnya.

Oleh karena itu, LSM PENJARA 1 menyatakan sikap mendukung penerapan Zero ODOL sepanjang kebijakan ini dilaksanakan dengan sistematis, transparan, berkeadilan, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Sebaliknya, menolak keras setiap upaya penerapan Zero ODOL yang dilakukan tanpa kesiapan sistemik, tanpa mitigasi dampak ekonomi, dan tanpa komitmen nyata dalam perlindungan terhadap rakyat kecil.

Lalu menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan audit independen atas kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi nasional, serta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini tidak menjadi alat penindasan dan permainan mafia di lapangan.

Dalam sikap yang sama, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para aktivis, pegiat LSM, dan organisasi rakyat, untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tidak menyimpang dari amanat keadilan sosial dan prinsip perlindungan terhadap rakyat kecil. Sebab, pada akhirnya, rakyatlah yang menjadi barometer sesungguhnya dari keberhasilan atau kegagalan setiap kebijakan publik.

Izinkan kami menutup dengan satu keyakinan teguh: “Negara yang gagap di hadapan kepentingan rakyat, adalah negara yang sebenarnya tengah merangkak menuju kehancurannya sendiri,” tandasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.