Saat itu, dia menceritakan, datang tokoh-tokoh dari LIPI, LSM, UGM dan akademisi-akademisi yang meminta untuk penulisan sejarah, terutama untuk peristiwa tahun 65.
Usul itu disetujui oleh Mendikbudristek saat itu, Nadiem Makarim, tapi tidak disetujui Mahfud MD yang menyarankan sejarah tidak ditulis oleh negara.
“Pak Nadiem waktu itu setuju, tapi saya waktu itu tidak setuju, sejarah jangan ditulis oleh Pemerintah, oleh negara, kita sediakan dana untuk menulis sejarah tapi dibagi saja akademisi, kamu nulis, kamu nulis, kan punya metodologi sendiri karena kalau negara yang nulis tiba-tiba salah dibantah orang diubah orang lagi,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, untuk mengisi buku pelajaran cukup diberikan fakta-fakta peristiwa penting seperti soal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar (UUD) dan semacamnya yang tidak menjadi kontroversi.
Mahfud MD Soal Dugaan Penguntitan Tiyo : Kerja Intelijen Memang Begitu, Asal Keamanan Tetap Dijaga
Tapi, jika sudah menyangkut peristiwa-peristiwa politik yang menimbulkan pro-kontra jangan ditulis negara.
Mahfud turut menyampaikan kritik masyarakat tentang tidak masuknya nama KH. Hasyim Asy’ari yang perannya memerangi Belanda begitu besar tapi tidak masuk dalam sejarah yang ditulis Kemendikbud. Karenanya, waktu itu Mahfud tidak setuju usulan itu dan menyarankan sejarah ditulis oleh kampus.
“Saya setuju menyediakan dana sebesar-besarnya kampus yang mau meneliti sejarah menurut metodologi sejarah silakan, itu ada lembaganya. Hasilnya bisa beda, hasil Cornell, hasil UGM, hasil AD, hasil NU, itu angle-nya berbeda, jadi ya mudah-mudahan hati-hati saja kalau kita menulis sejarah,” kata Mahfud.
Sumber : https://rm.id/baca-berita/nasional/271092/hendropriyono-penulisan-sejarah-ulang-harus-oleh-akademisi-bukan-politisi
