Koma.id– Wacana merekrut 24.000 tamtama TNI AD untuk menangani urusan pangan nasional memicu polemik di publik. Komisi I DPR RI akan membahas rencana ini bersama KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Meski menyatakan dukungan terhadap penguatan peran TNI, anggota komisi mengingatkan agar fokus utama prajurit tetap pada pertahanan negara, bukan urusan sektor sipil seperti ketahanan pangan.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa TNI seharusnya berfokus pada kesiapan tempur sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur undang-undang. Ia menilai prajurit TNI dilatih untuk perang, bukan untuk terjun langsung ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan, atau layanan kesehatan.
Rencana ini juga memunculkan kekhawatiran akan pemborosan anggaran dan tumpang tindih wewenang. Jika TNI terlalu banyak terlibat dalam urusan non-militer, dikhawatirkan kesiapan pertahanan justru menurun. Tanpa perencanaan matang, langkah ini berisiko menjadi solusi instan yang tidak menyelesaikan akar masalah ketahanan pangan.
