Koma.id – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi mengapresiasi ketegasan dan konsistensi Polri dalam memberantas segala bentuk premanisme, mulai dari preman jalanan, preman berseragam ormas, hingga preman yang bersembunyi di balik rapihnya setelan dasi dan jas.
“Penghargaan luar biasa patut kita sematkan pada Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atas ketegasan dan konsistensinya dalam memberantas premanisme. Penting untuk menjaga kamtibmas dan iklim investasi di Indonesia,” kata Haidar Alwi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dalam kurun waktu 9 hari terhitung sejak 1—9 Mei 2025, Polri berhasil mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia, termasuk penangkapan tiga pejabat Kadin Kota Cilegon yang diduga memalak sebuah perusahaan dengan meminta proyek senilai Rp5 triliun.
Menurut dia, pemberantasan premanisme telah sejak lama menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Polri. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan pernah mengakui bahwa kinerja Polri terkait dengan hal itu belum cukup baik.
Meski sudah beberapa kali terjadi pergantian kepemimpinan Polri, lanjut dia, premanisme malah makin tumbuh subur.
“Tanpa bermaksud mendiskreditkan kepemimpinan Kapolri sebelum-sebelumnya, sulit untuk dipungkiri kalau premanisme telah mengakar kuat, ditambah lagi kompleksnya permasalahan sosial dan luasnya tugas Polri menjadikannya kian sulit diberantas,” ujar Haidar.
Upaya pemberantasan premanisme mulai terlihat secara bertahap setelah presiden ke-7 RI Joko Widodo memerintahkan reformasi menyeluruh dan berkelanjutan di tubuh Polri. Dirintis Jenderal Polisi Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh penerusnya hingga Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sejak awal menjabat, menurut dia, telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas premanisme.
“Laporan masyarakat dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sigap dan tanggap. Betul-betul presisi sesuai dengan program transformasi kepolisian yang diusungnya,” tuturnya.
Haidar menilai tidak mudah untuk fokus bekerja di tengah masifnya kebencian yang ditanamkan terhadap Polri, terlebih pada era media sosial yang berkembang pesat, Polri selalu serbasalah di mata kelompok tertentu.
“Caci maki dibalas Polri dengan prestasi. No viral no justice merupakan bentuk partisipasi aktif publik dalam mendukung dan mengawasi kinerja Polri,” katanya.
Ia melanjutkan, “Dalam memberantas kejahatan, Polri tidak bisa sendiri. Perlu peran serta masyarakat dan stakeholders lainnya.”
