Koma.id – Industri media di Indonesia dibayangi kenyataan pahit yakni PHK massal terhadap wartawan, termasuk di media besar seperti Kompas TV.
Kabar layoff di Kompas TV yang menghentikan siaran dan memutuskan hubungan kerja puluhan jurnalis bukan sekadar berita duka.
Menurut Suko Widodo, pengamat media dari Universitas Airlangga, ini adalah gejala dari krisis mendalam yang mengancam ruang produksi jurnalisme berkualitas.
“PHK massal bukan hanya masalah ketenagakerjaan. Ini adalah sinyal lemahnya institusi jurnalisme akibat tekanan ekonomi digital yang tidak seimbang,” ujar Suko Widodo.
Suko menyoroti perubahan paradigma besar di lanskap media saat ini.
Televisi yang dulunya menjadi sumber utama informasi publik kini harus bersaing dengan media sosial yang tak memiliki tanggung jawab redaksional.
Pendapatan iklan terus mengalir ke platform digital raksasa, sementara media arus utama seperti Kompas TV terjebak dalam krisis finansial.
Efisiensi menjadi dalih, tapi imbasnya adalah pengurangan jurnalis, para penjaga etika dan integritas berita.
“Yang kita saksikan bukan cuma orang kehilangan pekerjaan, tapi juga hilangnya nilai jurnalisme itu sendiri. Dari verifikasi ke sensasi, dari newsroom ke algoritma,” tegasnya.
Menurut Suko, jika redaksi-redaksi media dibiarkan kosong karena tekanan ekonomi, maka suara publik akan ikut melemah.
Demokrasi tanpa pers yang kuat adalah demokrasi tanpa arah.
“Redaksi yang lumpuh membuat publik kehilangan penyangga utama demokrasi. Itu sebabnya, krisis media hari ini adalah krisis demokrasi juga,” katanya.
Suko mendesak agar Hari Kebebasan Pers tidak berhenti pada slogan.
Ia menekankan perlunya langkah nyata untuk melindungi jurnalis sebagai pekerja, menjaga independensi redaksi, dan memperkuat ekosistem media yang sehat.
“Kalau tak ada jurnalis, siapa yang akan bicara saat kekuasaan menyimpang? Demokrasi hanya bisa hidup kalau pers hidup,” tutupnya.
