Koma.id, Jakarta – Politikus di parlemen belakangan ini ramai saling tuding terkait siapa inisiator awal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen ketimbang fokus pada tuntutan publik yang menolak kebijakan yang sudah diusulkan sejak rezim Joko Widodo tersebut.
Polemik ini bermula dari kritik PDIP yang awalnya menyatakan penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen.
Kritik PDIP ini kemudian ditanggapi ramai-ramai oleh politikus yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto. Wihadi meminta kenaikan PPN 12 persen tak digiring sebagai inisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Protes ke PDIP juga datang dari Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro yang menganggap sikap PDIP yang menolak kenaikan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan.
PDIP dinilai hanya lempar batu sembunyi tangan dan hanya hendak mempolitisasi isu kenaikan PPN untuk meraih simpati publik.
Disisi lain, BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan tegas menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nasional (PPN) hingga 12 persen pada 2025 mendatang. Kebijakan itu dinilai tak berpihak pada rakyat kecil.
Menko Sosial Politik BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes), Abdul Rozaq Salis mengatakan, mahasiswa Unnes telah melakukan konsolidasi guna membahas dampak PPN 12 persen yang dinilai mencekik masyarakat Indonesia. Mereka juga berencana menggelar aksi unjuk rasa.
