KOMA.ID, JAKARTA – Usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri pertama kali disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus. Deddy menyatakan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk menghindari intervensi aparat kepolisian dalam proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Namun usulan tersebut ditolak banyak pihak, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, bahkan sesama anggota DPR, seperti Ketua Komisi III DPR RI Habiburrohman, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Rajiv dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menolak. Mereka menilai Polri saat ini terus berusaha menjadi institusi yang profesional sebagaimana cita-cita dari reformasi.
Senada dengan Pernyataan di atas, bedahara umum PB SEMMI Achmad Donny saat di hubungi juga dengan tegas menolak usulan Deddy Sitorus tersebut. Menurutnya, Kemendagri sudah punya banyak tugas besar yang harus dijalankan. Maka dari itu sudah benar saat ini Polri berdiri sebagai lembaga sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
“Toh selama ini jalannya organisasi di tubuh Polri sudah sangat matang, tidak perlu lagi berada di bawah Kementrian/lembaga apa pun,” kata Donny, Minggu (1/12).
“Usulan ini hanya akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi ribet dan semakin birokratif,” sambungnya.
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Jika ini terjadi, maka akan sangat membingungkan dan menguras banyak waktu untuk melakukan penyesuaian kembali apabila Polri berada di bawah Mendagri.
“Belum mengubah undang-undang, menyesuaikan lagi bagaimana koordinasi antar penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, dan hakim,” sambung Donny.
Ia mengatakan usulan terkait Polri di bawah kemendari yang dilontarkan oleh PDIP ini sangat konyol.
“Apa urgensinya ? Ini adalah kemunduran berfikir, dimana saat ini ada 73,1 persen warga memberikan nilai positif kepada Polri. Artinya sejauh ini Polri menunjukan kinerja yang baik dan akan terus berbenah demi mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum di indonesia,” tegasnya.
Terakhir, ia ingin sampaikan bahwa PB SEMMI dengan tegas menolak usulan tersebut, apalagi dinilai sebagai bagian dari konstruksi buruk politisi PDIP tersebut dan membuat Polri semakin mundur. Apalagi narasi itu dilontarkan hanya gegara PDIP kalah telak di Pulau Jawa, yakni ; Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur bahkan Sumatera Utara.
“Jangan sampai hanya karna tuduhan Ccwe-cawe Pilkada, kita mengorbankan institusi Polri yang hari sudah semakin baik dan maju untuk kembali lagi berada dalam kemunduran,” pungkasnya.
