Koma.id – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming sempat menyuarakan soal hilirisasi digital dalam debat calon wakil presiden. Gibran saat itu mengatakan ada beberapa hal yang harus digenjot demi mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Hilirisasi didorong untuk bisa dilakukan di industri digital. Namun ini bukan berarti menutup asing untuk masuk ke Indonesia.
Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Prabu Revolusi menjelaskan transformasi digital harus mulai dibangun dengan framework hilirisasi. Dia mengartikan Indonesia memiliki kedaulatannya dalam ruang digital.
“Ya harus dimulai, mau bagaimanapun, kita harus mulai membangun atau menciptakan transformasi digital ini dengan framework hilirisasi,” jelasnya, Jumat (20/9).
Jadi bukan berarti dengan menerapkan hilirisasi ikut melarang asing masuk ke Indonesia. Bahkan, Prabu mengatakan harusnya investasi dari luar negeri didorong untuk bisa masuk.
Aturan agar investasi asing bisa masuk tengah dikerjakan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, juga memastikan data tetap dimiliki oleh Indonesia tidak keluar.
“Dimana caranya investasi asing bisa masuk dengan aturan dan regulasi yang menarik buat investment, dan itu sedang dikerjakan sekarang, tetapi datanya bisa kita kuasai. Jangan sampai digital masuk ke Indonesia, tapi datanya larinya ke luar,” kata Prabu.
Saat ini, data merupakan sesuatu yang penting. Perang bukan hanya terjadi di bidang seperti energi, namun juga pada dunia digita.
Menurutnya, pemilik data yang akan menang. Mereka bisa menguasai suatu bangsa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
“Siapa yang kuasai data, mereka yang bisa membangun pertempuran ekonominya. Kuasai data, kita pelajari perilaku bangsanya, kita bisa jualan langsung,” ujar dia.
Jadi semua data itu perlu dilindungi. Jangan sampai kecolongan dari pemain asing lainnya.
“Setiap investasi digital yang masuk, platform yang masuk, jangan sampai kita kecolongan apanya datanya, kue ekonominya. Nah ini maksud dari hilirisasi digital,” tutur Prabu.
