Koma.id– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana perubahan nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pengarah (DPA). Menurutnya, perubahan ini tidak akan memengaruhi tugas dan fungsi Wantimpres secara substansial. Namun, ia mengkhawatirkan bahwa perubahan tersebut dapat mengubah kedudukan DPA yang dianggap setara dengan presiden.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan dimasukkan ke dalam DPA. Hasto menegaskan bahwa Megawati saat ini masih fokus pada tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
