Koma.id– Rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang telah memicu reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pandangan terhadap kebijakan ini tidak sepenuhnya positif.
Anggota DPR terpilih dan pengamat Keuangan & BUMN, Firnando H. Ganinduto, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan ini, dengan sejumlah catatan. Menurut Firnando, langkah tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga BBM. Namun, dia menekankan perlunya kebijakan yang jelas dan transparan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan penekanan konsumsi tercapai tanpa merugikan masyarakat.
Heboh! Investasi Bodong Koperasi BLN Putar Dana Rp4,6 Triliun, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban
Di sisi lain, Ekonom Universitas Mataram, Muhammad Firmansyah, mengkritik kebijakan tersebut. Dia menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada penyiapan dan pengembangan transportasi publik yang memadai daripada membatasi pembelian BBM bersubsidi.
Firmansyah berargumen bahwa dengan menyediakan alternatif transportasi yang efisien, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM bersubsidi secara alami, tanpa perlu memberlakukan pembatasan yang bisa menimbulkan dampak negatif.
