Gulir ke bawah!
Nasional

Presiden Resmi Teken UU 2/2024, DKI Kini Jadi DKJ

4716
×

Presiden Resmi Teken UU 2/2024, DKI Kini Jadi DKJ

Sebarkan artikel ini

Koma.id – Presiden Jokowi secara resmi meneken Undang-Undang Nomor 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 25 April 2024. Dengan demikian, secara bersamaan UU DKJ resmi diundangkan di tanggal yang sama seperti waktu pengesahannya.

Silakan gulirkan ke bawah

Salah satu hal yang diatur dalam UU DKJ ialah soal peralihan status Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertimbangannya karena Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia. Sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pendapatan negara.

“Serta menjadi penopang kesejahteraan rakyat Jakarta dan kesejahteraan nasional,” demikian pernyataan yang tertulis di Pasal 1 Ayat (2).

Kemudian, Ayat (5) berbunyi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun, Ayat (6) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta,” bunyi Ayat (7).

Dengan disahkannya UU ini oleh Presiden Jokowi, maka nama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dirubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). “Dengan Undang-undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dirubah mnjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ),” bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU 2/2024.

Kemudian, Provinsi DKJ merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1). Sedangkan, Ayat (2) mengatur tentang Provinsi DKJ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

“Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional dan global,” tulis Pasal 4.

Dalam Pasal 73 disebutkan, Undang-undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.