Gulir ke bawah!
Nasional

Desak OPM Ditindak Tegas, Wakil Ketua MPR : Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

15196
×

Desak OPM Ditindak Tegas, Wakil Ketua MPR : Kedaulatan Negara Dipertaruhkan

Sebarkan artikel ini

Koma.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk mempertahankan keutuhan dan ketahanan nasional dari tindakan separatis di Papua. Hal ini karena terjadinya tragedi penembakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan anggota TNI AD.

Insiden penembakan tersebut menewaskan Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/Aradide, Letda Inf Oktovianus Sogalrey pada Kamis (11/4), di Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Silakan gulirkan ke bawah

Menurutnya, ini menjadi insiden kesekian kalinya yang tidak saja menimbulkan korban jiwa, namun juga melecehkan integritas kedaulatan negara. Perisitiwa ini patut menjadi titik tolak pendekatan baru terhadap diplomasi Papua.

“Saya kira persoalannya kian mendesak. Berbagai tragedi yang terjadi harus menjadi dasar melakukan redefinisi ketahanan nasional, utamanya menyikapi apa dan bagaimana menempatkan kelompok separatis bersenjata di Papua. Semakin didiamkan maka ancaman kedaulatan negara semakin pula dipertaruhkan. Sementara di sisi lain, situasi geopolitik regional semakin dinamis,” ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/4/2024).

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengatakan, tragedi yang terkini di Papua adalah tamparan bagi keutuhan wilayah negara.

Kemudian, anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga menilai redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi Organisasi Papua Merdeka adalah langkah yang sudah tepat. Perkara Papua tidak saja berdimensi keamanan belaka, namun ancaman langsung terhadap keutuhan nasional.

Baginya, dibutuhkan kebijakan dan langkah taktis yang tegas dan lebih keras dalam memitigasi risiko yang telah dan akan muncul. Sinergi, bahkan substitusi penegakan kedaulatan bukan saja opsi, melainkan kebutuhan yang nyata.

Pendekatan Papua, ungkapnya, sudah mengedepankan pendekatan lunak (dialog dan intelijen) dan pendekatan keras (OMSP) sekaligus.

Pada pasal 7 ayat 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menegaskan peran TNI, yakni membasmi gerakan separatis bersenjata. Dengan eskalasi ancaman yang kian nyata dan tinggi, masa depan ketahanan nasional tentu dipertaruhkan.

Menurutnya, mengubah nama KKB menjadi OPM lagi, tugas TNI menjadi yang paling depan dalam membasmi OPM, tidak hanya hanya membantu Polri.

“Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang untuk melihat persoalan Papua ini lebih holistik dan berani. Semakin dibiarkan, ulah kelompok separatis Papua akan semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya rakyat dan aparat pemerintah yang menjadi korban, ancaman disintegrasi bangsa, dan hancurnya NKRI,” ujarnya.

Syarief juga memaparkan ia berkali-kali mendesak pemerintah tegas, berani, dan lebih keras dalam menyikapi dinamika di Papua. Jangan sampai menunggu korban jatuh lebih banyak dan semakin mengganggu stabiltas kedaulatan NKRI.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.