Gulir ke bawah!
Nasional

Gaungkan Moderasi Beragama, PGPP Harapkan Pilkada 2024 Berjalan Tertib & Damai

131
×

Gaungkan Moderasi Beragama, PGPP Harapkan Pilkada 2024 Berjalan Tertib & Damai

Sebarkan artikel ini

Koma.id – Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat menggaungkan moderasi beragama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang semakin toleran, sehingga Pilkada 2024 terlaksana dengan tertib dan damai.

Ketua PGGP Papua Barat Pendeta Daniel Sukan di Manokwari, Jumat, mengatakan pendekatan moderasi beragama merupakan langkah efektif menjaga keberagaman sekaligus menciptakan ruang inklusif menghadapi dinamika politik.

Silakan gulirkan ke bawah

“Kerukunan dan toleransi beragama menjadi modal kuat meredam gejolak pada perhelatan politik,” kata Daniel, dikutip dari Antara, Minggu (17/3/2024).

Menurut dia seluruh agama mengajarkan tentang cinta kasih yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga mampu mencegah konflik horisontal.

Meski demikian, edukasi dan sosialisasi perlu dilaksanakan secara masif hingga ke level masyarakat akar rumput di Papua Barat agar memahami pentingnya sikap saling menghormati satu sama lain.

“Khusus umat Kristen, PGGP sudah mengimbau agar para pendeta menebar kasih lewat kotbah setiap Hari Minggu,” ujar Daniel.

Dia menuturkan bahwa penerapan moderasi beragama secara maksimal berdampak positif terhadap harmonisasi kehidupan masyarakat Papua Barat yang multikultural pada masa mendatang.

PGGP dan lembaga agama lainnya yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat berkomitmen mendukung pemerintah daerah untuk mencegah gangguan stabilitas keamanan wilayah.

“Semua elemen punya tanggung jawab yang sama dalam mencegah perpecahan terutama saat tahun-tahun politik,” kata dia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Thamrin Payapo menjelaskan ada dua momen penting yang menjadi atensi pemerintah daerah yaitu pemilihan calon anggota DPRP dan DPRK dari jalur otonomi khusus serta Pilkada 2024.

Kedua momen itu berpotensi mengganggu stabilitas keamanan karena adanya eskalasi politik identitas, maka pemerintah daerah memerlukan dukungan semua elemen masyarakat untuk mencegah konflik sosial.

“Pemilu 2024 sudah dilewati tapi masih ada dua agenda penting yang punya tingkat kerawanan,” tutur Payapo.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.