Gulir ke bawah!
Nasional

IPW Ragu Ada Kapolda Bersaksi di MK, Kapolri Menunggu : Namanya Siapa?

393
×

IPW Ragu Ada Kapolda Bersaksi di MK, Kapolri Menunggu : Namanya Siapa?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Polri

Koma.id – Indonesia Police Watch (IPW) meragukan kehadiran seorang kapolda dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Saya tidak yakin bahwa akan ada Kapolda yang bersaksi,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Rabu (13/3/2024).

Silakan gulirkan ke bawah

Menurutnya, pimpinan Polri pun tak bakal memberi izin bagi para Kapolda yang nantinya akan diminta untuk menjadi saksi.

Sebab, kata Sugeng, struktur Polri bersifat komando, sehingga tidak mungkin ada izin untuk anggota memberi saksi di persidangan.

“Karena struktur Polri yang bersifat Komando tidak memungkinkan ada izin untuk seorang anggota memberi ketrangan saksi di persidangan. Kalau hadir tanpa izin namanya insubordinasi.”

“Nilai taat perintah pimpinan sudah menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi,” jelasnya.

Keterlibatan Kapolda ini juga diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo.

“Membawa kapolda sebagai saksi? Weleh-weleh hehe. Secara logika, saya meragukannya,” kata Drajad kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

Baca juga: Kapolda yang Jadi Saksi Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK, Akan Disanksi Kapolri

Baca juga: Eks Ketua KPK Datangi Bawaslu: Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu di Jawa Timur, Beda di 3 Kabupaten

Drajad menjelaskan soal kapasitas pihak kepolisian dalam urusan pemilu.

Ia mengatakan, bahwa kapolda seharusnya bertanggungjawab jika terjadi dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di wilayah tugasnya.

“Karena, jika memang ada Kapolda yang menyaksikan pelanggaran TSM di wilayahnya, bukankah dia berwenang dan punya pasukan untuk mencegah bahkan menindak pelanggaran itu?” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa menggugat hasil pemilu ke MK adalah sebuah hak konstitusional seluruh pihak.

Namun, gugatan itu, kata Drajad, memerlukan bukti yang rigid.

“Ini berdasarkan pengalaman sebagai unsur pimpinan PAN sejak 2010,” ungkapnya.

Menurut Drajad, untuk membuktikan kata masif saja, jika selisih suaranya tidak besar, bukti yang dibutuhkan sangat banyak.

“Apalagi jika selisih suaranya sangat telak seperti dalam Pilpres 2024. Belum lagi untuk kata terstruktur dan sistematis,” ucapnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak mempersoalkan jika ada Kapolda yang akan dihadirkan kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.

Meski demikian, Sigit belum memberikan jawaban lugas soal izin bagi Kapolda yang bersaksi di sidang MK nantinya.

Ia menuturkan, bahwa hal itu masih perlu pertimbangan lebih lanjut.

“Ya kalau memang ada ya boleh-boleh saja.”

“Ya kita lihat kapoldanya siapa, kan harus bisa dibuktikan,” ujar Listyo Sigit di Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku, hingga saat ini belum ada komunikasi dari Polri dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) mengenai siapa sosok yang disiapkan kubu Ganjar-Mahfud itu untuk bersaksi di sidang perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.

“Saya justru menunggu, namanya siapa,” kata Sigit.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.