Gulir ke bawah!
Polhukam

Kaka Suminta Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu : Sekarang Sedang Rekap Kan

7467
×

Kaka Suminta Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Pasca Pemilu : Sekarang Sedang Rekap Kan

Sebarkan artikel ini
DISKUSI TITIK KRUSIAL PILKADA SERENTAK 2018: (dari kiri) Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Sunanto dan Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, menjadi pembicara dalam diskusi media dengan tema Titik Krusial Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Minggu (24/6). Diskusi tersebut diantaranya membahas tentang politik uang menjadi masalah klasik yang selalu muncul di ajang Pilkada maupun Pemilu. FOTO: MI/ BARY FATHAHILAH

JAKARTA, KOMA.ID – Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung pemilu bisa berjalan dengan baik, lancar dan damai hingga akhir. Hal ini disampaikan mengingat adanya gejolak dan residu pasca pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu.

“Saya pikir masyarakat perlu rasional, kita kan sedang membangun sebuah pemerintahan yang demokratis melalui pemilu yang demokratis juga,” kata Kaka kepada wartawan, Rabu (6/2).

Silakan gulirkan ke bawah

Kemudian, ia juga mengajak semua pihak dewasa dalam demokrasi, khususnya dalam menyikapi berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Salah satunya adalah membawa ranah sengketa pemilu ke zona yang tepat, yakni ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena persoalan sengketa pemilu harus diselesaikan melalui lembaga yuridis. Namun ketika persoalan pemilu itu dibawa ke angket DPR maka penyelesaiannya bukan yuridis lagi, melainkan politis.

“Ketika ada sesuatu dengan pemilu yang demokratis, misalnya suara di mana soal kekalahan itu apakah terjadi kecurangan atau kejahatannya secara elektoral atau non elektoral,” ujarnya.

Lantas, Kaka juga memberikan kritik soal angket DPR yang bertujuan untuk memperkarakan hasil pemilu. Menurutnya, langkah itu sebenarnya salah kaprah. Sebab, hak angket tidak bisa mengadili atau memperkarakan tahapan pemilu.

Jika fokusnya adalah soal proses dan tahapan pemilu, tentu wilayahnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun MK. Jika kehendaknya adalah hak angket, maka yang dipersoalkan jelas bukan polemik elektoral, melainkan kebijakan pemerintah dalam hal ini eksekutif.

“Nah, kalau kewenangan yang berada di wilayah KPU, Bawaslu hingga MK, itu wilayah elektoral. Jangan membuat pansus kecurangan yang sebenarnya bisa ditangani Bawaslu,” tukasnya.

Oleh sebab itu, ia pun mengharapkan agar semua pihak bisa dewasa, termasuk para politisi dan peserta pemilu. Agar jangan sampai membuat kesalahan berpikir yang tidak mengimplementasikan pendidikan politik yang baik kepada publik.

“Kalau semisal masih bisa ditangani jangan diambil alih,” tegas Kaka.

Sementara itu, walaupun dirinya tidak mempermasalahkan soal adanya gerakan sosial di jalanan, akan tetapi ia lebih mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang berkembang di publik.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.