Koma.id– Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, mengungkapkan tiga tahap yang dilakukan dalam persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam Rapat Bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin, Wahyu menjelaskan upaya yang akan dilakukan untuk memastikan kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilu.
“Pertama melaksanakan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setiap tahapan pemilu,” ujar Wahyu saat Rapat Bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2023).
Tahap kedua melibatkan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) yang menjadi bagian dari operasi yang dilakukan oleh Polri. Pendekatan yang digunakan oleh Polri berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Lantarani lebih fokus pada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terjadi selama Pemilu.
Polri telah melakukan pemetaan wilayah potensi rawan pemilu pada Februari 2023. Wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Papua menjadi lokasi yang paling rawan dalam mengganggu ketertiban selama Pemilu 2024.
Namun, kondisi tersebut bersifat dinamis dan masih dapat berubah. Polri masih menggunakan alat ukur yang sama dengan tahun 2019 dalam proses pemetaan wilayah potensi rawan.
“Tahap ketiga belum dilaksanakan karena nanti akan dilaksanakan pada Oktober 2023,” timbalnya.
Polri juga bakal bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memastikan kelancaran proses pemilu.
Selain itu, Polri juga akan melibatkan tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai bagian dari “cooling system” untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang lancar dan damai.
“Termasuk, memonitoring media sosial terkait isu-isu hoaks, ujaran kebencian, dan melaksanakan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi mereduksi isu-isu agar tidak menyebar sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat,” tutupnya.
