Koma.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyatakan bahwa sistem pemilu terbuka akan menimbulkan gesekan di internal partai politik.
“Kecenderungan menimbulkan pertikaian antara kader partai untuk mencari suara. Apakah ini yang dinamakan demokrasi?,” kata Hari kepada awak media, Selasa (6/6).
Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel
Dia mengatakan, sistem pemilu terbuka ini hanya memberikan keleluasaan terhadap pada para calon legislatif (caleg). Apalagi, kata Hari, dalam meraih suara pun para caleg bakal menghalalkan segara cara.
“Ini liberalisasi, bar-bar. Tidak ada aturan, saling ‘membunuh’ diantara kader partai,” jelas Hari.
Hal itu ditandai dengan banyaknya kader yang berpindah partai. Hari mengatakan, kader yang tidak memiliki kekuatan materi untuk meraih suara pastinya akan gagal melenggang ke Senayan.
“Sehingga banyak orang pindah partai, lompat dari partai satu ke partai lain,” kata Hari.
Kader yang memiliki kekuatan materi, kata Hari, dipastikan dapat melenggang mulus ke Parlemen. Sehingga ketika menjadi wakil rakyat, hanya berpikir untuk mengembalikan modal bukan kepentingan rakyat.
“Ideologinya bukan berpikir, tapi materi,” tandas Hari.
Sebagai informasi, sistem pemilu dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 saat ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh 6 orang karena dianggap bertentangan dengan UUD.
Sistem terbuka juga dianggap membuat biaya politik sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks. Yakni, menciptakan model kompetisi antarcaleg yang mendorong caleg melakukan kecurangan termasuk dengan pemberian uang pada panitia penyelenggara pemilihan.
Setelah gugatan ini menjadi polemik, 8 partai politik yakni Golkar, Demokrat, PKB, NasDem, PKS, Gerindra, PAN, dan PPP menyatakan menolak Pemilu proporsional tertutup.
