Koma.id – Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi (PASKODE) mengapresiasi langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah memanggil Wakilnya terkait dugaan adanya aliran dana hingga Rp7 miliar sebagaimana laporan Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK.
Direktur eksekutif PASKODE Harmoko mengatakan langkah yang diambil oleh Menteri Yasona laoly meminta klarifikasi prof Edy selaku wamenkumham merupakan langkah yang tepat.
“Supaya dugaan aliran dana 7 miliar tersebut tidak menjadi liar dan juga harus dibuka tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Harmoko, Kamis (16/3/2023)
Lebih lanjut, Harmoko mendorong Menteri Yasona Laoly memastikan dan membersihkan bawahannya yang rangkap jabatan dengan organisasi profesi lainya seperti advokat (pengacara).
“Sebab ini berpotensi terjadinya konflik kepentingan dan melanggar etika profesi,” tukasnya.
