Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Jelang Presidensi G20, Greenpeace Indonesia Suarakan Krisis Iklim dan Perjuangkan Transisi Energi Berkelanjugan

Views
×

Jelang Presidensi G20, Greenpeace Indonesia Suarakan Krisis Iklim dan Perjuangkan Transisi Energi Berkelanjugan

Sebarkan artikel ini
CAtS in Bandung
Dari kiri Moderator Rahma Shofiana, Gina Gegana Saleha dari komunitas Solar Generation, Farida Dwi dari Inisiator Lady Farmer Coffee Rostery, Herdian Eko Nurseto Dosen Antropologi Universitas Padjajaran, Mengejar Bayangan Pengendara Sepeda Rafii Puji Berkah, saat diskusi "Krisis Iklim Krisis Pangan". (Veri Sanovri/Greenpeace)

Koma.id Dalam rangka menyambut helatan Presidensi G20 pada 15-16 November 2022 di Bali, Greenpeace menggelar kegiatan ‘Chasing the Shadow’ atau CATS sebagai bentuk perjuangan atas penyelamatan krisis iklim yang terjadi saat ini.

CATS adalah sebuah perjalanan kesaksian tentang bagaimana dampak krisis iklim mengancam sejumlah wilayah di Indonesia. Kami akan bersepeda dari Jakarta-Bandung-Semarang-Surabaya-Bali, berbagi cerita dan membawa pesan solusi nyata untuk iklim.

Silakan gulirkan ke bawah

Setelah kick off di Jakarta lalu menyinggahi Marunda dan Muara Gembong, tim pesepeda sampai di Bandung dan akan membagikan pengalaman mereka selama perjalanan Jakarta-Bandung. Di Bandung, Chasing The Shadow akan mengangkat tema bagaimana pengaruh krisis iklim terhadap bahan makanan.

Dosen Antropologi Universitas Padjadjaran, Hardian Eko Nurseto mengatakan, dampak krisis iklim terhadap penurunan produksi pangan mungkin tak langsung terasa. Sebab, saat ini bahan pangan masih bisa setiap waktu diperoleh di pasar dan supermarket.

“Namun, bagaimana dengan nelayan yang tidak bisa melaut karena gelombang tinggi, petani yang menunggu hujan untuk mulai menanam padi karena sawahnya mengering? Sebaliknya, petani cengkeh menangis karena hujan yang tak henti mengakibatkan gagal panen,” kata pengajar bidang kajian makanan dan kebudayaan ini, Sabtu (22/10/2022).

CATS GreenPeace
Tim Chasing The Shadow menggelar foto ops dengan membentangkan spanduk di depan rumah-rumah warga yang ambruk diterjang banjir rob di Desa Pantai Bahagia, Bekasi, pada tur sepeda leg pertama pada Selasa, 18 Oktober 2022. (Foto: Veri Sanovri/Greenpeace)

Artinya, kata Seto, sapaan Hardian, perubahan iklim bakal berdampak pada produksi pangan. Terganggunya produksi pangan niscaya berimbas pada pola konsumsi manusia. “Saatnya kita bergerak dan beradaptasi untuk produksi pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Bukan cuma padi, produksi kopi pun bisa terganggu akibat krisis iklim. Laporan Stockholm Environment Institute mencatat, kopi Arabica berpotensi mengalami penurunan produktivitas hingga 45% akibat suhu yang kian menghangat.

“Kalau rasa kopi dalam cangkirmu sudah berbeda, jangan salahkan petani, hujan, dan alam semesta. Salahkan diri kita sendiri di kehidupan sebelumnya. Manusia itu akan menuai apa yang ditanam,” ujar Farida Dwi, inisiator Lady Farmer Coffee Roastery–komunitas di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang beranggotakan perempuan petani kopi.

Di zaman kini, pemenuhan kebutuhan pangan pun harus dipahami dapat menjadi penyumbang emisi karbon dan menyebabkan krisis iklim. Mulai dari proses produksi, pendistribusian, penyajian, hingga penyelesaian sisa makanannya.

“Sebagai anak muda yang tidak punya banyak kuasa dalam pengambilan kebijakan, kami hanya mengupayakan apa yang kami bisa lakukan, salah satunya mendorong penggunaan energi bersih dalam proses produksi pangan, seperti yang kami lakukan di Purbalingga dan Kulonprogo yaitu dengan menggunakan solar panel,” ungkap Gina Gegana Saleha dari Komunitas Solar Generation.

“Solusi dari krisis iklim sebenarnya sudah ditemukan, sudah tersebar dan mayoritas orang di dunia tahu akan hal ini, namun untuk melakukannya butuh tindakan yang nyata daripada sekedar paham,” katanya.

GP1T24KH
Pengunjung menulis pesan kepada pemerintah saat pameran foto tentang krisis iklim dalam rangkaian acara Chasing The Shadow di Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 22 Oktober 2022. (Foto: Veri Sanovri/Greenpeace)

Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sektor energi akan menjadi penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia pada tahun 2030 mendatang. Untuk itu, diperlukan aksi iklim yang nyata dan ambisius terutama pada sektor energi untuk mengurangi dampak krisis iklim.

Berkaitan dengan hal ini, panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan perubahan iklim dari seluruh dunia (IPCC) menegaskan bahwa setidaknya dunia harus menutup 80% PLTU batubara pada 2030, dan meninggalkan batubara secara total di tahun 2040, jika tidak ingin terjebak dalam krisis iklim.

Negara-negara di seluruh dunia harus segera meninggalkan energi fosil dan melakukan transisi energi untuk menekan laju perubahan iklim. Sayangnya, di saat tren global melakukan transisi energi secara masif, Indonesia masih tak bisa lepas dari ketergantungan terhadap batubara.

Transisi energi yang dilakukan juga masih setengah hati dengan tetap membangun 13,8 GW PLTU batubara baru, yang sebagian besar akan dibangun di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat.

Di sisi lain, keberadaan PLTU batubara juga menyumbang polusi udara tinggi dan banyak kerusakan lingkungan lainnya, khususnya bagi ekosistem pesisir pantai. Dominasi batubara menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dan pebisnis telah berkelindan, serta menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang hanya menguntungkan sekelompok elite.

Adila Isfandiari, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa krisis iklim bukanlah proyeksi di masa depan karena sudah terjadi saat ini dan semua sudah merasakan dampaknya, bahkan telah mengancam sejumlah bahan pangan kita.

“Tidak ada satu pun wilayah di dunia yang bisa lolos dari ancaman krisis iklim, termasuk Indonesia. Pilihan-pilihan kita akan gaya hidup, jenis energi yang kita gunakan, dan juga sistem ekonomi telah membawa dampak kerusakan lingkungan dan pemanasan global,” katanya.

“Aksi individu penting untuk dilakukan. Namun, itu tidak cukup untuk mengatasi situasi krisis iklim saat ini. Diperlukan perubahan skala besar yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dibuat,” ucapnya lagi.

Ditegaskan dia, Indonesia memiliki potensi energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin dan air yang melimpah dan biayanya semakin bersaing dengan energi fossil. “Pemerintah harus segera melakukan aksi iklim nyata dan serius. Tak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak mempercepat transisi energi yang berkeadilan sebagai solusi untuk keluar dari krisis iklim,” tegasnya.

Dalam Chasing The Shadow kali ini, beragam komunitas akan dihadirkan seperti Rumah Bintang, Solar Generation, Suar Nusantara, Solidaritas Melawan Penggusuran, dan masih banyak lagi. Bertempat di Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, sebagian gelaran ini akan menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi listrik.

Krisis iklim ternyata akan mempengaruhi ketahanan pangan kita di masa depan. Berdasarkan pernyataan BMKG, meningkatnya jumlah bencana hidrometeorologi yang diperparah oleh krisis iklim, seperti banjir, kekeringan, curah hujan ekstrem, longsor, siklon tropis, dan kejadian ekstrem lainnya, akan semakin mengancam ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai fenomena cuaca ekstrem ini akan mengganggu kegiatan pertanian dan perikanan, bahkan mengancam produktivitas hasil panen dan tangkap ikan.

Sebagai contoh, berdasarkan penelitian dari Journal of Agricultural Meteorology, produktivitas tanaman padi Ciherang–salah satu jenis padi mayoritas yang ditanam di Indonesia–akan menurun hingga 30% dalam 20 tahun mendatang dibandingkan dengan panen 1998-2002.

Sebagaimana diketahui, Chasing the Shadow sebagai bentuk dorongan agar pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap permasalah iklim yang nanti dibahas dalam hetalan Presidensi G20. Satu satu isu utama yang akan dibahas dalam forum G20 yakni isu transisi enegeri berkelanjutan.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.