Koma.id – Sebanyak 60 rekening dari 33 bank milik Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmis diblokir Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Rabu (6/7/2022).
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan pemblokiran tersebut sebagai buntut polemik penghimpunan dana ACT.
Salah satu temuan PPATK yakni Yayasan ACT terbukti melakukan transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar senilai Rp30 miliar.
Setelah ditelusuri, PPATK menemukan perusahaan itu merupakan milik salah satu pendiri ACT.
“Kami menemukan ada transaksi lebih dari dua tahun senilai Rp30 miliar yang ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri yayasan ACT,” katanya dalam konferensi pers hari ini.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta bersikap tegas untuk memutus kontrak dengan oganisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Hal ini ditegaskan langsung Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dalam keterangannya pada Rabu (6/7/2022).
Gembong menegaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada ACT tahun 2022, imbas dugaan penyelewengan dana donasi.
“Ya kan pemerintah pusat sudah membekukan. Konsekuensi logisnya pemprov harus mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat. Saya kira perlu memikirkan ulang. Jangan juga itu kerja sama yang dilakukan pemprov dilanjutin mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” ujar Gembong.
“Ini kan soal persepsi. Ketika organisasi sosial yang dibangun kerja sama dengan Pemprov kemudian dipersepsikan oleh masyarakat tidak baik, maka hasilnya tidak maksimal juga. Sementara ada organisasi-organisasi yang mungkin yang tidak kalah baik dengan apa yang selama ini dibangun di ACT,” katanya.
