Gulir ke bawah!
Politik

Wagub DKI Pastikan Pemprov Netral soal Munculnya Dukungan Anies Presiden

6524
×

Wagub DKI Pastikan Pemprov Netral soal Munculnya Dukungan Anies Presiden

Sebarkan artikel ini
anies dan riza
Momentum saat Anies Baswedan melakukan foto bersama usai Ahmad Riza Patria dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno.

KOMA.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis apapun, sekalipun saat ini memang banyak sekali dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024.

Demikian Ahmad Riza Patria untuk merespons adanya dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, Rabu (8/6).

Silakan gulirkan ke bawah

“Dari kami sebagai Pemprov, tidak ikut politik praktis. Pemprov tidak ikut dalam dukung mendukung,” kata Riza Patria kepada wartawan.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini fokus bagaimana melaksanakan kerja-kerja untuk kepentingan rakyat. Khususnya melaksanakan RPJMD, sehingga tidak ada fokus sama sekali untuk agenda politik dukung mendukung capres tertentu.

“Pemprov tugasnya melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Kami tidak dalam dukung mendukung,” tegasnya.

Riza lebih lanjut mengatakan, dukungan yang disampaikan sejumlah pihak kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 hal lumrah dalam negara demokrasi.

“Kita ini negara demokrasi yang menjunjung tinggi demokratis, setiap warga negara punya hak dipilih dan memilih, setiap warga negara punya hak untuk mendukung dan tidak mendukung,” tegasnya.

Reza juga memberikan tanggapan soal adanya pengibaran bendera yang indentik dengan simbol organisasi terlarang Hizbut Thahir Indonesia (HTI) pada saat deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan.

Riza memastikan pihak yang menjadi pelaku akan berususan dengan hukum, sebab HTI jelas-jelas sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.